WartaTransparansi

Blog

  • Kemenkumham kini terbagi tiga, Kakanwil Rakhmat Renaldi : Tahap penyesuaian

    PALU (WartaTransparansi.com) – Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum (Kemenkum); Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Kemenimpem)

    Perubahan tersebut juga diikuti oleh kanwil Kemenkumham di masing-masing provinsi, termasuk di Sulteng. Pada masa transisi tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham, Rakhmat Renaldi menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan tersebut, pihaknya saat ini tengah dalam tahap penyesuaian.

    “Sebelumnya kami bekerja dalam satu rumah di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, intinya meskipun ada perubahan, kami pastikan tetap berjalan seperti biasa, karena kami tidak bisa absen saat negara membutuhkan kami dan harus hadir di tengah masyarakat,” kata Rakhmat Renaldi di kantornya, Jumat, (3/1/2025)

    Menurutnya, dengan adanya perubahan yang terjadi, pihaknya tetap memastikan program pembinaan hukum, pelayanan hukum, dan penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa. “Tentunya salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemudian kami juga bisa lebih berkonsentrasi,” tuturnya.

    Selain itu, kata Rakhmat Renaldi, meskipun dalam masa transisi, pihaknya tetap bekerja. “Karena ini butuh penyesuaian. Termasuk dari sisi anggaran, infrastruktur, dan usulan SDM,” jelasnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Hukum akan melaksanakan segala urusan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dalam Pasal 5 Perpres 139/2024 disebutkan bahwa Menteri Hukum tidak menangani urusan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

    Berikut ini adalah teks Pasal 5 Perpres 139/2024 yang ditandatangani Prabowo pada tanggal 21 Oktober 2024, “Menteri Hukum pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 13 memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM kecuali subdirektorat keimigrasian dan administrasi pemasyarakatan yang berada dalam lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum”.

    Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

    Kemudian, dalam Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 11 fungsi di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan kekayaan intelektual.

    Berikut ini adalah teks Pasal 5 Perpres 18/2023, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan HAM di daerah; pelaksanaan pembinaan hukum nasional; perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM; pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional; pelaksanaan tugas pokok kepada daerah; pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

    Sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sempat menyampaikan bahwa kementeriannya hanya akan membina tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ketiganya adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Peraturan. (*) Perundang-undangan (PP), dan Direktorat Jenderal. (*)

  • Meski Selisih Lebih 5,4 Juta Suara,  Tim Hukum Khofifah-Emil Siap Kawal Gugatan Ke MK

    SURABAYA (Wartatransparansi.com) – KPU Jawa Timur telah merampungkan rekapitulasi 38 kabupaten/kota untuk Pilgub Jatim 2024 pada awal Desember 2024 lalu. Hasilnya paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara.

    Kemudian paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim meraih suara 1.797.332. Sedangkan paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih 6.743.095. Rekapitulasi itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

    Pasca rekapitulasi, Tim Risma-Gus Hans menggugat hasil rekapitulasi KPU Jatim ke MK meski terdapat selisih lebih dari 5,4 juta suara.

    Merespons gugatan tersebut, Tim Hukum Pemenangan Khofifah-Emil telah mendaftarkan sebagai pihak terkait di MK. Keputusan ini diambil Tim Hukum Khofifah-Emil untuk menjaga suara warga Jatim di Pilgub Jatim 2024.

    “Pada hari Jumat kemarin, Tim Hukum Pemenangan Khofifah-Emil secara resmi telah mendaftarkan sebagai pihak terkait di MK sehubungan dengan permohonan yang diajukan tim Risma-Gus Hans. Keputusan kami untuk melibatkan diri sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut dengan maksud untuk menghormati pilihan rakyat Jawa Timur serta memberikan keterangan yang berimbang kepada majelis hakim MK mengenai proses penyelenggaran Pilgub Jatim 2024 yang secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, kondusif, professional, dan transparan,” kata Koordinator Tim Hukum Khofifah-Emil, Edward Dewaruci di Surabaya, Sabtu (4/1/2025).

    “Keputusan kami juga sekaligus untuk mengawal amanah 12.192.165 suara masyarakat Jawa Timur yang telah dipercayakan kepada paslon Khofifah-Emil.
    Di samping itu, kami juga menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada MK dan jajaran yang menerima dengan sangat baik proses pendaftaran kami sebagai pihak terkait,” tambah Edward.

    Edward menegaskan Tim Khofifah-Emil sangat menghormati keputusan Tim Risma-Gus Hans menggugat hasil Pilgub Jatim ke MK. Tetapi, jika berasumsi Pilgub Jatim terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, Edward menyebut hal itu tidak benar dan jauh dari kenyataan di lapangan.

    “Pada prinsipnya, kami sangat menghargai upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme di MK. Hal ini sangat baik untuk perkembangan proses demokrasi kita, sekaligus sebagai sarana pendidikan moral dan hukum bagi semua pihak agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara-cara yang konstitusional, bermartabat dan melalui prosedur hukum yang telah ditentukan,” katanya.
    “Namun kami memiliki perbedaan pandangan secara prinsip-prinsip hukum mengenai gugatan Tim Risma-Gus Hans terkait TSM. Bahwa kami melihat tidak ada pelanggaran yang bisa dikategorikan TSM dalam penyelenggaran Pilgub Jatim 2024,” tambahnya.

    Edward juga melihat gugatan Tim Risma-Gus Hans tersebut mengacu pada Pasal 158 UU Pilkada bahwa rekapitulasi Pilgub Jatim 2024 tidak bisa digugat karena selisihnya lebih dari 0,5%.

    “Kami berpandangan, kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan (rekapitulasi Pilgub Jatim 2024) secara prinsip hukum sebetulnya tidak memenuhi kategori ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang yang mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara, apabila terdapat selisih suara sebesar 0,5 persen antara pemohon dengan peroleh suara terbanyak,” jelasnya.

    “Sedangkan dalam hal ini perolehan suara paslon nomor urut 3 selaku pemohon sebesar 6.743.095. Artinya terdapat selisih perolehan suara sebesar 5.449.070 suara atau lebih dari 0,5 persen. Bahkan saya melihat dari 300 lebih gugatan yang masuk ke MK, selisih di Pilgub Jatim ini jadi yang terbesar di antara perselisihan di pilkada daerah lain,” tambah Edward.
    Edward menambahkan, Tim Khofifah-Emil akan mempercayakan proses hukum ini kepada MK. Khofifah-Emil yakin MK menjaga marwahnya sebagai lembaga yang menjaga konstitusional di RI.

    “Kami yakin MK akan memeriksa serta mengadili permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 secara objektif, adil dan penuh kemandirian. Pada saatnya, kami akan menggunakan kesempatan dalam memberikan keterangan sebagai pihak terkait di persidangan untuk meyakinkan MK dan berharap perkara ini dapat diputuskan pada tingkat pemeriksaan awal,” ungkapnya.

    “Kami yakin MK akan tetap mempertimbangkan suara mayoritas warga Jatim yang telah dipercayakan kepada Khofifah-Emil sebagai pemenang sejati dalam pemilihan demokrasi di Bumi Majapahit,”  tandasnya. (*)

  • Pj. Gubernur Jatim Apresiasi Kemkomdigi Ajak UMKM Malang Naik Kelas Lewat Digitalisasi

    MALANG (WartaTransparansi.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Kampung Wisata Keramik Dinoyo, Kota Malang pada Sabtu (4/1/20 5).

    Mengusung tema _’Upscaling UMKM dan Digitalisasi UMKM’_, kunjungan yang dibalut dalam dialog Literasi Digital bersama UMKM Keramik di Kota Malang. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa medorong Digitalisasi di sektor UMKM yang ada di daerah, utamanya di Kota Malang.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, keputusan Kementerian Komdigi memilih Kota Malang merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan ekosistem digital terbaik yang dimiliki Jatim.

    “Mengapa tepat? Karena di Malang ini cukup banyak pelaku UMKM. Yang kedua terkait digital, Malang memang selangkah lebih maju terkait digital,” ucap Adhy Karyono dalam sambutannya.

    Ia mengatakan, para pengrajin keramik di Kota Malang sudah sangat melek digital. Sehingga pemasarannya pun sudah melalui berbagai platform, baik media sosial maupun _Market Place_.

    Oleh sebab itu, melalui kehadiran Menteri Komdigi kali ini, Pj. Gubernur Adhy berharap besar agar potensi yang ada ini bisa terus didorong. Sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang berimbas pada peningkatan tingkat kesejahteraan para pengrajin keramik di Kota Malang.

    “Melalui kehadiran Ibu Menteri kali ini diharapkan bisa memberikan masukan dan arahan terkait upaya peningkatan produktivitas dan pemasukan bagi teman-teman yang bergerak di bidang keramik,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu juga, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemprov Jatim secara serius mendukung upaya peningkatan digitalisasi di daerah. Hal tersebut bisa terlihat dari didirikannya Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Singosari dengan ekosistem digital dan animasinya.

    “Disana dimana tempat bagi anak anak muda seluruh Jawa Timur belajar disana. Disitu juga ada Kampus King’s College University yang jurusannya ada dua yaitu _Digital Future_ dan _Digital Economy_,” pungkasnya.

    Senada dengan Pj. Gubernur Jatim, Menteri Komdigi RI Meutya Viada Hafid juga mengaku senang atas keseriusan dan kemauan yang ditunjukkan oleh para pengrajin UMKM Keramik di Kota Malang, dalam mempelajari Digitalisasi.

    “Kota Malang sebagai salah satu yang tercepat digitalisasinya dibandingkan Kota lain di Indonesia. Malang akan jadi cikal bakal perkembangan digital di Jatim dan Indonesia,” ucapnya.

    Kondisi ini disebutnya sejalan dengan program dari pemerintah pusat, dimana persoalan digital tidak hanya seputaran ibu kota provinsi. Berdasarkan target laju pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo yaitu 8%, maka yang disorot adalah kota-kota yang non ibukota provinsi.

    “Hal ini dikarenakan daerah-daerah diperkirakan masih bisa didorong pertumbuhan ekonominya lebih cepat yang salah satunya melalui Digitalisasi,” ucap Meutya Hafid.

    Selain itu ia juga turut mendorong penggunaan kecerdasan artificial bagi para UMKM Keramik. Kecerdasan Artificial disebutnya sebagai teknologi yang akan merevolusioner banyak hal termasuk UMKM.

    “Harapannya para Pelaku UMKM bisa mengakses Kecerdasan Artificial untuk mengetahui bagaimana cara membuat serta update terbaru tentang model model keramik yang sedang tren tidak hanya di indonesia namun jg di dunia secara digital,” pungkasnya.(*)

  • Tampung Melubernya Penumpang, KAI Tambah Trayek Baru Banyuwangi-Malang

    BANYUWANGI (WartaTransparansi.com) – Makin ramainya tingkat kunjungan ke Banyuwangi, membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menambah dua trayek kereta api baru menuju Kabupaten Banyuwangi.

    Pertama, operasional kereta api baru kelas eksekutif Ijen Ekspres rute Banyuwangi-Malang. Kereta ini bakal menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang hendak berpergian rute dua kota tersebut.

    Selama ini, rute Malang-Banyuwangi hanya dilayani oleh  satu kereta kelas ekonomi, yakni KA Tawang Alun. Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani telah mengusulkan pada KAI untuk menambah trayek kereta api Banyuwangi-Malang.

    “Alhamdulillah usulan kami pada KAI untuk menambah kereta api Banyuwangi-Malang diakomodasi. Dengan beroperasinya Ijen Ekspres akan menambah pilihan bagi masyarakat yang hendak bepergian ke dua kota tersebut,” kata Ipuk.

    Ipuk mengatakan selama ini banyak usulan dari masyarakat, agar kereta api Banyuwangi-Malang ditambah, karena selama ini hanya dilayani KA Tawang Alun dan sering penuh.

    Selain Ijen Ekspres, trayek lainnya yakni perpanjangan rute KA Logawa. Selama ini KA Logawa melayani perjalanan Purwokerto-Jember PP. Rencananya, rute kereta akan diperpanjang hingga Banyuwangi.

    “Dengan tambahan trayek ini, diharapkan mampu menambah tingkat kunjungan ke Banyuwangi, dan berdampak positif pada sosial ekonomi masyarakat Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, dua trayek kereta api baru tersebut di Banyuwangi akan segera beroperasi dalam waktu dekat.

    Didiek menyebut, aktivitas penumpang di stasiun-stasiun yang ada di Banyuwangi meningkat dari waktu ke waktu.

    “Kami optimistis pada 2025 pertumbuhan penumpang di stasiun Banyuwangi bisa mencapai 10 persen,” kata Didiek, dilangsir dari laman resmi Pemkab Banyuwangi

    Didiek mengatakan, stasiun di Banyuwangi menjadi salah satu stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi di wilayah Daop 9 Jember. Stasiun Banyuwangi Kota menduduki peringkat kedua. Sementara Stasiun Ketapang berada di posisi ketiga.

    Untuk mendukung rencana penambahan trayek baru itu, KAI membangun Stasiun Banyuwangi Kota agar mampu menampung lebih banyak penumpang. (yin/ais)

  • Jadi Hadiah Tahun Baru, Pegadaian Dapat Restu OJK Jalankan Kegiatan Usaha Bulion

    Menyambut Tahun Baru 2025 PT Pegadaian mendapat kado spesial berupa izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian dengan nomor surat S-325/PL.02/2024.

    Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyambut baik peraturan OJK tersebut, mengingat 2 (dua) tahun terakhir ini Pegadaian menanti restu untuk dapat melaksanakan usaha ekosistem emas tersebut. Menurut Damar ini merupakan sebuah pencapaian, dimana Pegadaian menjadi Perusahaan pertama yang berhasil mengantongi izin usaha Bulion di Indonesia.

    “Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non gadai. Gadai sebagai core bisnis, 90% masih di dominasi oleh gadai emas. Kurang lebih transaksi sampai dengan November menghasilkan omset sebanyak 230 T, dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton, juga saldo Tabungan Emas yang mencapai 10,3 ton. Hal ini tentunya juga didukung oleh Anak Usaha kami, Galeri 24. InshaAllah kami optimis untuk menjalankan kegiatan usaha bulion,” ujar Damar.

    Langkah yang dijalankan Pegadaian tersebut menjawab pernyataan dari Menteri BUMN RI, Erick Thohir beberapa waktu lalu di Jakarta, tentang pembentukan Bank Emas sebagai salah satu langkah untuk mendorong peningkatan hilirisasi, Erick mengungkapkan harapannya agar perusahaan BUMN segera bersinergi agar  Indonesia segera memiliki Bullion Bank, salah satunya PT Pegadaian.

    Bahkan Erick menambahkan pentingnya Bullion Bank akan semakin meliterasi masyarakat terhadap investasi emas. Sementara itu, Pegadaian menjadi salah satu Jasa Keuangan yang memiliki layanan investasi emas, salah satunya Tabungan Emas Pegadaian.

    “Kalau sudah ada Bullion Bank, artinya masyarakat mulai mengenal tabungan emas. Kebetulan kita ada Pegadaian, bank syariah, kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas,” ujar Erick.

    Sementara itu, dikutip pada artikel Bisnis Indonesia (7/11/24), Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko turut mendukung Pegadaian untuk bertransformasi menjadi bullion services atau ekosistem emas. Sebab, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Pegadaian dinilai siap untuk melakukan layanan jual beli dan transaksi emas lainnya.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut. (*)

  • Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Minta Persiapan Teknis HPN 2025 Dimulai Pekan Depan

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Setelah mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin, Panitia Pelaksana (Panpel) Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diminta segera melakukan persiapan teknis di lapangan. HPN 2025 telah ditetapkan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel.

    “Mulai pekan depan, Tim HPN Pusat harus mulai bekerja mempersiapkan hal-hal teknis di lapangan, berkoordinasi dengan PWI Kalsel dan Pemprov Kalsel mengingat waktunya tinggal sekitar sebulan lagi,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun pada Rapat Panpel HPN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Turut hadir dalam rapat itu, antara lain Ketua PWI Kalsel H Zainal Hilmie, Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin dan Kepala Dinas Kominfo Pemprov Kalsel Muhamad Muslim. Rapat dipimpin Ketua Panpel HPN 2025, Raja Pane.

    Rapat mendengarkan penjelasan dari Ketua PWI Kalsel terkait audiensinya dengan Gubernur Kalsel Muhidin di Banjarmasin, Kamis (2/1/2025) lalu. “Dukungan Gubernur Kalsel terhadap rencana penyelenggaraan HPN 2025 sangat luar biasa. Gubernur berkomitmen mendukung semua kegiatan HPN di Kalsel,”ujar Hilmie. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kadis Kominfo Kalsel Muhamad Muslim.

    Muhamad Muslim menambahkan, Gubernur Kalsel dalam kesempatan tersebut juga meminta agar HPN 2025 sebagai program nasional dapat memberi dampak positif bagi pembangunan di Kalsel, terutama bagi kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian, UMKM termasuk kehidupan pers yang makin kondusif di daerah tersebut.

    Komitmen Gubernur Kalsel terhadap HPN 2025 di tengah tantangan yang dihadapi PWI di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun memiliki nilai strategis. Ketum PWI Pusat sangat gembira dengan adanya kerja sama yang baik itu.

    “Ada optimisme dalam diri saya, HPN 2025 di Banjarmasin akan berjalan dengan baik termasuk kehadiran Presiden Prabowo di HPN 2025. Tetaplah bekerja keras, berikhtiar mempersiapkan segala sesuatunya dan terus berdoa,” ujar ketum PWI Pusat.

    Sejak dibentuknya pada Oktober tahun lalu, Panpel HPN 2025 telah menghasilkan sejumlah rancangan kegiatan HPN 2025 termasuk menampung aspirasi dari tuan rumah HPN 2025 dan arahan Gubernur Kalsel Muhidin.

    Selain ada kegiatan penganugerahan jurnalistik Adinegoro, pameran pers, terampil menggunakan AI, Rakernas Siwo dan konvensi media, Panpel HPN 2025 juga tengah mematangkan rancangan kegiatan seminar nasional Prabowonomics, aksi wartawan menanam di atas lahan lima hektare hingga gerakan menanam dan makan bergizi gratis bersama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Rapat Panpel HPN yang dipimpin Raja Pane sepakat “membumikan” rancangan kegiatan tersebut dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Tim HPN 2025 akan terjun ke lapangan, di Banjarmasin untuk berkoordinasi, menyelaraskan program dengan panitia HPN lokal serta membahas hal-hal teknis lainnya dengan Pemprov Kalsel.

    Salah satu hal teknis yang cukup serius akan dibahas, yakni terkait menyiapkan 15 panggung untuk memeriahkan acara puncak HPN 2025, pelantikan bupati dan walikota se-Kalsel dan pameran UMKM.

    Terkait waktu acara puncak HPN 2025, prinsipnya diupayakan berlangsung tanggal 9 Februari. “Namun kita juga harus menyesuaikan dengan agenda nasional dan dinamika di lapangan,” ujar Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

    Ketua HPN 2025, Raja Pane berharap HPN 2025 yang ditetapkan di Banjarmasin, Kalsel dapat berjalan baik sehingga insan pers, anggota PWI seluruh Indonesia dapat bersilahturahmi.(rls/din)

  • Kunjungi Pelatnas PBSI, Wamenpora Taufik Harapkan Bulutangkis Raih Emas Olimpiade 2028

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, mengunjungi Pelatnas Bulutangkis Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (3/1).

    Wamenpora  Taufik mengatakan pentingnya komitmen, kerja keras, dan tanggung jawab semua pihak untuk mengembalikan kejayaan bulutangkis Indonesia di kancah internasional.

    Wamenpora Taufik, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I PBSI, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tim yang telah bergabung.

    “Saya ucapkan selamat kepada para tim pendukung seperti tim pelatih fisik, tim masseur, tim psikolog, tim nutrisi yang baru bergabung di Pelatnas PBSI,” ujar Wamenpora Taufik.

    “Saya berharap seluruh atlet, pelatih, dan tim pendukung di sini dapat berkontribusi maksimal. Kalian adalah yang terbaik di pelatnas ini. Dengan komitmen yang kuat, saya yakin prestasi bulutangkis Indonesia bisa semakin meningkat,” sambungnya.

    Wamenpora Taufik juga menyinggung pencapaian tim bulutangkis di Olimpiade 2024 Paris yang hanya berhasil membawa pulang medali perunggu melalui tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Karena itu, harapan  besar berikutnya adalah Olimpiade 2028 Los Angeles kembali meraih medali emas.

    “Dengan kepengurusan yang baru ini, saya berharap kita dapat meraih kembali medali emas di Olimpiade 2028, mungkin dari sektor tunggal putra dan putri, ganda campuran, ganda putra, maupun ganda putri. Ingatlah, kunci keberhasilan ada dalam diri kalian sendiri,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa, seorang atlet bukan hanya bertanding, tetapi juga harus memiliki mental juara. Latihan, pertandingan, dan program harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan terukur.

    “Kalian bukan hanya milik pelatih atau keluarga, tetapi milik masyarakat Indonesia. Prestasi kalian adalah kebanggaan bangsa,” tambah Wamenpora Taufik.

    Ia juga meminta para atlet senior untuk menjadi panutan bagi junior mereka, memberikan bimbingan, serta menjaga semangat dan disiplin dan juga jalin  komunikasi yang baik antara atlet, pelatih, dan tim pendukung.

    “Tidak ada yang bisa berhasil sendiri. Semua harus bekerja sama. Jika ada kebutuhan atau kendala, sampaikan kepada tim pelatih atau manajemen,” ujarnya.

    Wamenpora Taufik juga menyoroti turnamen mendatang, seperti Indonesia Open dan Indonesia Masters. Sebagai tuan rumah, ia berharap para atlet bisa menunjukkan performa maksimal dan meraih hasil terbaik.

    “Indonesia adalah negara dengan tradisi emas di bulutangkis. Dengan kerja keras dan komitmen, saya yakin kita bisa mengembalikan kejayaan itu,” pungkas Wamenpora Taufik. (din/sr)

  • Angka Parmas Pemilu Tuban Menurun 69,36 Persen Ditahun 2024

    TUBAN (WartaTransparansi.com) – Tingkat partisipasi masyarakat atas kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tuban pada tahun 2024 menurun menjadi 69,36 persen. Sedangkan tahun 2020 74,20 persen

    Hal tersebut diungkap KPU Kabupaten Tuban saat menggelar rapat evaluasi eksternal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban di Seafood Pantai Kelapa Tuban, Jumat (03/01/2025).

    Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh komisioner KPU Tuban, Bawaslu Tuban, Kodim 0811, Polres, perwakilan OPD terkait, rektor perguruan tinggi, lembaga pemantau, organisasi mahasiswa, dan perwakilan media.

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh usai kegiatan mengatakan, rapat evaluasi ini terkait seluruh tahapan yang telah dilaksanakan oleh jajaran KPU bersama badan Adhoc dalam Pilkada 2024.

    “Evaluasi tersebut meliputi logistik, pemutakhiran data pemilih, Sosdiklih, Parmas dan SDM hingga pengawasan dan teknis penyelenggaraan,” ungkapnya.

    Komisioner asal Rengel ini menjelaskan, pihaknya membutuhkan masukan dan saran dari pemangku kebijakan dan stakeholder terkait tentang hal-hal yang perlu dievaluasi untuk kebaikan Pemilu atau Pilkada 2029 mendatang.

    Hasilnya, ia mengaku banyak hal yang menjadi masukan dari OPD terkait dan beberapa organisasi, di antaranya angka partisipasi masyarakat yang menurun dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya.

    Atas dasar itu, menurutnya ada beberapa analisasi dari sebagian ormas, di antaranya disebabkan money politics, dan sosialisasi yang menurut mereka kurang mengena di masyarakat bawah.

    Namun, pihaknya dengan tegas menyatakan KPU dan jajaran telah 2 kali dalam sosialisasi. Sehingga ia mengupayakan sosialisasi ekstra.

    “Kami juga telah sosialisasi keliling, informasi di pengeras suara musala dan masjid serta sosialisasi berbasis anggaran,” akunya.

    Ia merinci, sosialisasi berbasis anggaran ini ada 1.144 kegiatan belum lagi ditambah sosialisasi non-anggaran. Artinya, ia pastikan, sosialisasi KPU lebih banyak dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya.

    “Perlu dipahami oleh semuanya, bahwa peningkatan angka Parmas ini bukan hanya tanggung jawab KPU, namun juga tanggung jawab seluruh masyarakat dan Pemkab terkait tumbuhnya kesadaran pemilih saat datang ke TPS,” tegasnya sebagaimana dikutip dari laman pemkab tuban.

    Menurutnya, pendidikan pemilih itu jauh lebih berat, sebab menyadarkan pentingnya pemilih datang ke TPS itu hanya menyalurkan hak pilihnya atau benar-benar menganalisis siapa calon yang akan dipilih, dan apa tujuan datang ke TPS. (jon/ais)

  • Peringati 65 Tahun , Kodrat Sunyoto Bangga Ormas MKGR Tetap Solid

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – DPD Ormas MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) memperingati hari ulang tahun ke 65 dengan sederhana yakni ziarah ke makam para Pahlawan dan sesepuh Partai Golkar di TMP Ngagel. Lalu pemberian santunan anak yatim serta tasyakuran di Kantor DPD Golkar Jawa Timur.

    Meski demikian, Ketua DPD Ormas MKGR JawaTimur Dr. Kodrat Sunyoto mengaku sangat senang karena semua anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD JawaTimur hadir. “Ini memberikan inspirasi sekaligus motivasi kepada kami dan pengurus MKGR Jawa Timur,” Ungkap Kodrat Sunyoto disela sela potong tumpeng, Jumat (3/1/2025)

    Anggota FPG ini banyak dari pengurus MKGR. Kodrat lalu menyebut Freddy Poernomo, Hasan Irsyad (Ketua Satkar Ulama), Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim), Adam Rusydi (Sekretaris Fraksi), Jairi Irawan (Wakil Ketua Komisi E), Siadi. Lalu ada Ibu Atika Banowati.

    Sedangkan Pak Mardi (Sumardi,red) selain anggota fraksi juga sekrtaris Depidar SOKSI Jawa Timur.

    Hasil Pileg lalu, banyak anggota FPG kabupaten/kota yang berangkat dari Ormas MKGR. Bahkan yang membuat kami bangga lantaran dua kader asal Jawa Timur menempati pos penting di DPP Partai Golkar yakni Pak Sarmuji (Sekjen dan Ketua Fraksi Golkar DPR RI) dan Ketua Umum kami Pak Adies (Adies Kadir) menjadi Waketum DPP Partai Golkar.

     

    Menurut Kodrat Sunyoto, peringatan ke 65 sengaja diperingati dengan sederhana, pertama karena memang juknisnya baru diteri kemarin. Sehingga tidak sempat lagi untuk membentuk panitia. Panitianya cukup dua orang dan semua beres.

    “Ormas MKGR sejak dulu sampai saat ini aspirasi politiknya tidak pernah bergeser. Sehingga antara MKGR dan Golkar tidak terpisahkan. Jadi meskipun Pileg sudah selesai, sebagian kader MKGR ada yang berhasil, tapi tidak sediit yang masih terus berjuang, kader Ormas MKGR tetap solid,”

    Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menginformasikan bahwa dalam waktu tak lama lagi Ormas MKGR akan menggelar Rakernas MPO di Jakarta. Di forum tersebut hendaknya kita berkonribusi dengan memberikan masukan masukan positif untuk kemajuan Ormas MKGR dan Golkar kedepan.

    Sementara itu Wakil Ketua bidang organisasi  Heri Sugihono mewakili ketua DPD Golkar Jawa Timur menuturkan bahwa dalam situasi pesta demokrasi Pileg, Pilpres dan Pilkada serentah selesai, ada Ormas menggelar tasyakuran memperingati hari ulang tahun seperti ini, menunjukkan bahwa Ormas tersebut masih sangat solid.

    “Kami sangat mengapresiasi semoga Ormas MKGR Jawa Timur kedepan lebih baik. Di forum yang baik ini kami sampaikan permohonan maaf Pak Ketua Sarmuji tidak bisa hadir langsung karena tugas tugas beliau sebagai Sekjen DPP memang sangat padat dan untuk dimaklumi,” kata Heri Sugihono singkat. (*)

  • Komisi C DPRD Magetan  Sidak Ke Kantor DPMPTSP

    MAGETAN (WartaTransparansi.com) – Komisi C DPRD Magetan melakukan sidak ke kantor Dinas Penamanan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jumat (3/1/2025). Sidak dilakukan menyusul ditutupnya tempat hiburan Karaoke Wjufeen di Desa Sempol.

    Anggota Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan Hendrad Subyakto menyampaikan  tempat hiburan selaras dengan Magetan sebagai kota wisata. Untuk itu, bukan dilarang sepenuhnya tapi, izinnya diperketat. “Dengan diberi izin, tidak ada yang curi-curi operasi tanpa izin. Pengawasan akan lebih mudah karena ada izin, dan membayar retribusi serta pajak,” ungkap Hendrad.

    Hendrad menduga model operasi seperti tempat karaoke yang baru ditutup di Desa Sempol ada beberapa. Tanpa izin, beroperasi. Atau menggunakan izin restoran, tapi beroperasi sebagai tempat hiburan.

     

    Lebih lanjut dijelaskan mantan ketua Bawaslu Magetan ini,  Perbub 13 tahun 2020, memberi izin tempat hiburan karaoke yang berjejaring, seperti tempat karaoke keluarga yang bermerek. Peraturan itu terkesan berpihak pada kepentingan pemodal besar.

    “Kita harus memberi tempat pada investasi termasuk investasi hiburan seperti karaoke. Yang perlu dipertegas pengetatan operasionalnya. Misalnya, masuk menunjukkan KTP untuk batas usia minimal dan aturan pengetatan lainnya,” katanya.

    Evaluasi Perbup 13/2020 menjadi tugas bupati yang ditetapkan setelah putusan MK dari hasil Pilkada lalu.Sebelum adanya Perbub 13 tahun 2020, tercatat 6 tempat hiburan karaoke di Magetan. Jumlah ini diduga bertambah, dan kini sebagian besar tak berizin karena moratorium izin tempat hiburan karaoke. (rud/ais)