WartaTransparansi

Blog

  • BKPI UIN Madura Gelar Praktikum Integratif di IBS PKMKK, Mahasiswa Dalami Dinamika Psikososial Santri

    Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) UIN Madura melaksanakan kunjungan resmi ke IBS PKMKK dalam rangka penguatan praktikum integratif bagi mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (7/4/2026) dan menghadirkan narasumber Kaprodi Iswatun Hasanah, M.Psi serta Sekprodi Sri Rizqi Wahyuningrum, M.Si.

    Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik langsung di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, pihak kampus ingin menciptakan pembelajaran yang lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi lapangan.

    Praktikum integratif ini menggabungkan tiga mata kuliah utama, yakni Asesmen Problematika Santri, Teknik Bimbingan Konseling Pesantren, dan Praktikum Bimbingan Konseling di Pesantren. Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara emosional dan spiritual.

    Sebanyak 12 mahasiswa semester enam, terdiri dari tujuh mahasiswi dan lima mahasiswa, mengikuti kegiatan observasi selama tiga hari dua malam di lingkungan pesantren. Mereka melakukan penggalian data terkait kondisi psikososial santri menggunakan instrumen yang telah disiapkan.

    Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya diminta mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memahami nilai-nilai kehidupan yang berkembang di pesantren. Interaksi antara santri dan guru menjadi salah satu fokus utama pengamatan.

    Mahasiswa juga diajak untuk melihat bagaimana nilai-nilai seperti penghormatan dan keteladanan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dinilai penting sebagai bekal dalam praktik bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman.

    Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi calon konselor yang tidak hanya menguasai teknik, tetapi juga memiliki empati serta integritas.

    Pengalaman lapangan ini menjadi dasar penting sebelum mereka terjun ke penelitian dan praktik profesional di masa mendatang.

    Program ini sekaligus menjadi upaya BKPI UIN Madura dalam mencetak konselor pendidikan Islam yang mampu berperan aktif dalam mendampingi dan membina generasi muda di lingkungan pesantren maupun masyarakat luas. (red)

  • Hadirkan Bupati dan Walikota, Pemprov Jatim Gelar Rakor Siaga Kekeringan dan Kebakaran Lahan

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026).

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan bergerak cepat melakukan mitigasi kekeringan serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Dalam rakor yang dihadiri bupati/wali kota, Forkopimda, BPBD, Perhutani, serta instansi terkait, Khofifah menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini berbasis data dan terkoordinasi. Ia meminta setiap daerah segera menyusun rencana aksi dengan memetakan wilayah rawan tanpa menunggu bencana terjadi. “Sebentar lagi musim kemarau. Potensi bencana harus kita antisipasi bersama mulai sekarang,” ujarnya.

    Berdasarkan data, sepanjang triwulan pertama 2026 telah terjadi 121 kejadian bencana di Jawa Timur, didominasi angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir 27 kejadian. Kondisi ini menunjukkan tingginya dinamika bencana, terutama pada masa pancaroba akibat perubahan iklim.

    Sementara itu, rilis BMKG memprediksi musim kemarau mulai terjadi pada Mei di sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur, dengan puncak pada Agustus yang mencakup 70,9 persen wilayah. Durasi kemarau diperkirakan mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim, meningkatkan risiko kekeringan secara signifikan.

    Khofifah mengingatkan bahwa kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga berpotensi memicu karhutla. Kondisi vegetasi kering membuat lahan mudah terbakar dan memperparah kerusakan lingkungan.

    Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Pada puncak kemarau, sekitar 76,7 persen atau 921 ribu hektare lahan sawah berpotensi terdampak, terutama sawah tadah hujan. Padahal, Jawa Timur menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026.

    Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu, meliputi penguatan sistem peringatan dini, respons cepat darat dan udara, serta rehabilitasi pascabencana. Mitigasi kekeringan difokuskan pada pengelolaan sumber daya air melalui waduk dan embung, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, hingga pompanisasi pertanian.

    Gubernur juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan air secara bijak. “Kolaborasi semua pihak sangat penting agar Jawa Timur tetap aman dan produktif menghadapi kemarau,” tegasnya.

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang dinilai mampu menjadi contoh nasional dalam penanganan bencana berbasis mitigasi dan perencanaan terintegrasi. (*)

  • Muaythai Jatim Siap Hadapi PON Bela Diri Sukut 2026, Targetkan Juara Umum

    Surabaya, Wartatranspatansi.com – Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai Indonesia (MI) Jawa Timur memastikan kesiapan penuh menghadapi ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2026. Ketua Pengprov MI Jatim, Baso Juherman, menyebut para atlet telah menjalani persiapan panjang melalui pemusatan latihan (training camp/TC) sejak September 2025.

    “Muaythai Jawa Timur sudah sangat siap untuk menghadapi PON Bela Diri. Kami sudah melakukan TC sejak September tahun lalu,” ujar Baso Juherman.

    Ia menjelaskan, pihaknya juga telah menerima surat resmi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait penetapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Dalam surat tersebut, pelaksanaan PON Bela Diri yang semula direncanakan pada Juni 2026 mengalami perubahan jadwal menjadi awal Oktober 2026.

    Menurut Baso, perubahan jadwal tersebut tidak menjadi kendala berarti bagi kontingen Jawa Timur. Justru, tambahan waktu persiapan dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas latihan atlet.

    “Kalau dibilang menguntungkan juga tidak, karena kami sebenarnya sudah siap. Tapi dengan waktu yang lebih panjang, anak-anak bisa berlatih lebih keras dan persiapan menjadi lebih matang,” katanya.

    Meski demikian, Baso mengungkapkan adanya perubahan nomor pertandingan dibandingkan PON Aceh-Sumatera Utara. Beberapa nomor seperti Muay Boran putra-putri serta Muay Robic putra-putri dipastikan tidak dipertandingkan dalam PON Bela Diri 2026.

    “Kami tetap berkomunikasi dengan PB Muaythai agar nomor-nomor tersebut bisa diusulkan kembali oleh tuan rumah. Harapannya tetap bisa dipertandingkan karena atlet sudah berlatih sejak lama,” ujarnya.

    Menghadapi kondisi tersebut, Pengprov MI Jatim tetap optimistis dapat menurunkan atlet di seluruh nomor yang dipertandingkan dan menargetkan gelar juara umum pada ajang nasional tersebut.

    Sebagai bagian dari persiapan, para atlet juga akan menjalani uji tanding melalui kompetisi internal. Salah satunya melalui Liga Muaythai Jawa Timur yang menjadi ajang evaluasi kemampuan atlet.

    “Liga 1 sudah dilaksanakan, dan Liga 2 akan digelar pada 24–25 April 2026 di Surabaya. Atlet-atlet yang menjalani TC akan ikut untuk uji tanding,” jelas Baso.

    Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong panitia untuk membuka kategori bagi atlet senior yang akan berlaga di PON Bela Diri. Langkah ini diharapkan dapat menarik partisipasi dari provinsi lain sehingga tercipta pertandingan yang kompetitif.

    “Kami ingin Liga 2 ini juga menjadi ajang uji tanding terbuka, sehingga provinsi lain bisa datang ke Surabaya dan bertanding dengan atlet Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

  • Rusunami Gen Z Surabaya Dibangun di Tiga Lokasi Strategis

    Surabaya, WartaTransparansi.com – Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) khusus bagi generasi Z. Rusunami yang diklaim dengan harga minimal Rp100 juta dan paling tinggi Rp500 juta itu, akan dibangun di tiga lokasi strategis.

    Program Rusunami bagi generasi Z ini ditujukan untuk pasangan muda, khususnya yang baru menikah, sebagai solusi hunian layak di tengah keterbatasan lahan serta tingginya harga properti di Kota Surabaya. Lokasinya di Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel.

    Wali Kota Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa hunian ini dirancang dengan konsep yang berbeda dibandingkan rumah susun pada umumnya. Jika sebelumnya rusun identik dengan satu kamar, pada program ini setiap unit akan dilengkapi dua kamar tidur.

    “Konsep dua kamar ini kami siapkan agar penghuni tetap nyaman meskipun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kami ingin memastikan generasi muda tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga hunian yang layak dan mendukung kualitas hidup keluarga,” katanya.

    Dari sisi harga, Pemkot Surabaya menargetkan rusunami ini lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial, dengan kisaran di bawah Rp500 juta. Bahkan, sejumlah unit diproyeksikan dapat dibanderol mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung tipe dan lokasi. Saat ini, perhitungan harga masih terus dimatangkan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat sasaran.

    Menurut Wali Kota Eri, program ini merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan sosial Pemkot Surabaya, salah satunya program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Pemerintah ingin memastikan intervensi tidak berhenti pada pendidikan, tetapi berlanjut hingga tahap kehidupan berikutnya, termasuk saat generasi muda mulai bekerja dan membangun keluarga.

    “Kami ingin lulusan dari keluarga kurang mampu yang sudah menempuh pendidikan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk memiliki hunian sendiri,” ujarnya.

    Untuk mendukung keterjangkauan, pemkot juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan dengan menggandeng perbankan, termasuk bank daerah dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat). Skema yang ditawarkan mencakup bunga ringan sekitar 5 persen dengan tenor cicilan hingga 20 tahun, sehingga dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan setara upah minimum.

    “Dalam pelaksanaannya, Pemkot membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD, hingga pemerintah pusat. Program ini juga berpotensi disinergikan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah,” terangnya.

    Guna menekan harga, pembangunan rusunami akan memanfaatkan aset lahan milik Pemkot Surabaya. Skema kepemilikan yang diterapkan berupa hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL), sehingga masyarakat dapat memiliki unit hunian, sementara lahan tetap menjadi milik pemerintah.

    “Dengan skema ini, harga bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi kepastian hukum kepemilikan bagi masyarakat,” jelasnya.

    Wali Kota Eri menambahkan, program ini berbeda dengan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Jika Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem sewa, maka Rusunami menjadi tahap lanjutan bagi warga yang mulai mandiri secara ekonomi dan siap memiliki hunian.

    “Pemkot Surabaya juga mendorong adanya mobilitas sosial melalui hunian. Warga yang sebelumnya tinggal di Rusunawa diarahkan untuk beralih ke Rusunami ketika kondisi ekonominya meningkat, sehingga Rusunawa tetap dapat dimanfaatkan oleh warga lain yang membutuhkan,” imbuhnya.

    Sejumlah persyaratan akan diberlakukan bagi calon pembeli, di antaranya merupakan warga Surabaya, pasangan muda atau yang baru menikah. Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran.

    “Program ini juga diharapkan dapat membantu aparatur sipil negara (ASN), petugas kebersihan, hingga tenaga satgas lapangan di lingkungan Pemkot Surabaya yang selama ini masih banyak tinggal di luar kota atau belum memiliki hunian,” ungkapnya.

    Ia menilai, penyediaan hunian yang dekat dengan lokasi kerja akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ke depan, kawasan rusunami juga direncanakan terintegrasi dengan transportasi umum guna mendukung mobilitas penghuni.

    Melalui program ini, Pemkot Surabaya berharap generasi muda tetap memiliki kesempatan tinggal dan berkembang di kotanya sendiri, tanpa harus terpinggirkan akibat tingginya harga tanah dan hunian.

    Program Rusunami Gen Z ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah kota dalam menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan, sekaligus memastikan Surabaya tetap menjadi kota yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. (*)

  • Pemkab Jember Perbaiki Layanan Kesehatan Lebih Maksimal

    Jember, WartaTransparansi.com – Tekan angka kematian ibu dan bayi di Jember Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selasa(7/4/2026).

    Menurut Bupati Fawait saat ini angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di wilayah Kecamatan Mumbulsari,
    Pernyataan itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait, saat melaksanakan kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Mumbulsari

    Dalam giat Bunga Desaku di wilayah Kecamatan Mumbulsari tersebut di ketahui Bupati Muhammad Fawaid, didampingi Ketua PKK Kabupaten Jember, Direktur Utama RSD Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Pj Sekda, Camat Mumbulsari, DPRD Jember serta jajaran terkait

    Dalam giat tersebut Bupati Fawait fokus terhadap pembahasan serta penanganan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, baik dari sisi sikap tenaga kesehatan maupun kualitas fasilitas yang tersedia.

    Angka kematian ibu dan bayi menjadi perhatian serius pemerintah daerah,hal
    ini mendorong perlunya perbaikan layanan, termasuk percepatan rujukan pasien berisiko tinggi ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah yang telah siap memberikan penanganan optimal tanpa prosedur berbelit.

    Catatan beberapa langkah konkret yang ditekankan meliputi:

    • Meningkatkan keramahan dan kualitas interaksi tenaga kesehatan dengan pasien.
    • Memprioritaskan perbaikan ruang perawatan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
    • Fasilitas pasien harus lebih baik dibandingkan ruang administratif atau ruang pimpinan.
    • Mengoptimalkan potensi pendapatan Puskesmas untuk dialokasikan kembali pada peningkatan fasilitas dan layanan.
    • Selain itu, pemerintah juga meminta agar setiap kasus dengan indikasi risiko tinggi, segera dirujuk ke rumah sakit, untuk penanganan lebih lanjut, guna menekan angka kematian secara signifikan.

    “Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas dapat meningkat secara menyeluruh, sekaligus memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jember,” ujar Gus Bupati.

    Sekedar informasi kaitan dengan pencegahan kematian ibu dan bayi pemerintah pusat sudah memberikan MBG bagi ibu hamil lewat posyandu,

    Tak hanya itu kaitan dengan pencegahan angka kematian ibu dan bayi Pemerintah Kabupaten Jember juga memberikan penanganan kelahiran gratis lewat program UHC.(*)

  • Gercep Bupati Fawait Atasi Banjir Mumbulsari, Alat Berat di Turunkan

    Jember, Wartatransparansi.com – Atasi banjir di wilayah Kecamatan Mumbulsari Bupati Jember Muhammad Fawaid gerak cepat dengan menurunkan alat berat di lokasi banjir ,Senin(6/4/2026).

    Hal tersebut di lakukan Gus Fawait di sela-sela acara Bunga Desaku di Kecamatan/ Desa Mumbulsari

    Dalam kesempatan tersebut Gus Fawait melakukan langkah darurat,tak hanya itu langsung koordinasi dengan jajaran terkait kaitan dengan normalisasi sungai di wilayah terdampak.

    Dari pantauan media ini Lokasi banjir berada di jalan Budi Utomo, Pasar Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari

    Hadir pula dalam memgatasi banjir tersebut bersama Bupati Gus Fawait diantarnya Ketua DPRD Kabupaten Jember dan ajaran OPD di Pemerintah Kabupaten Jember

    Dalam langkah penanganan banjir tersebut penyebab banjir adalah ditemukan sedimentasi dan tumpukan sampah di kawasan Mumbulsari

    Dinjetahui pula untuk penaganan banjir Pemkab Jember menyiagakan alat berat untuk penanganan darurat meski sebagian kewenangan berada dibawah PemprovJatim.

    “Dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi lintas pemerintah untuk pengerukan sungai secara menyeluruh,ujar Bupati Fawait.

    Selanjutnya Pemerintah merencanakan pemetaan titik pendangkalan sungai di seluruh wilayah Jember pada 2026,tegas Bupati.

    Dari data dan informasi yang di himpun media ini melalui camat dan kades serta PUBMSDA kaitan dengan penaganan banjir Pemkab Jember akan melakukan normalisasi di beberapa titik rawan banjir .(ADV)

  • Ratusan Pekerja PT Pakerin Geruduk Kantor BPJS Cab. Mojokerto, Tuntut Pengaktifan Kartu

    MOJOKERTO, WartaTransparansi.com – Ratusan pekerja PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia) mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto di Jalan Empu Nala, Selasa (7/4/2026) sore. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas nonaktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan para pekerja.

    Pantauan dilokasi sekitar 400 pekerja mengikuti aksi tersebut. Mereka menuntut agar kartu BPJS Kesehatan segera diaktifkan kembali, setelah diketahui status kepesertaan mereka nonaktif sejak Maret 2026.

    Para pekerja mengaku terdampak langsung akibat kondisi tersebut. Sejumlah karyawan yang membutuhkan layanan kesehatan terpaksa harus membayar biaya pengobatan secara mandiri, karena tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS.

    Aksi berlangsung dengan penyampaian aspirasi dan orasi, sebelum akhirnya perwakilan buruh melakukan audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto.

    Koordinator lapangan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Eka Hernawati, menjelaskan bahwa nonaktifnya kepesertaan BPJS disebabkan keterlambatan pembayaran iuran oleh perusahaan pada bulan Maret.

    Menurutnya, pihak pekerja meminta adanya solusi agar dampak yang dirasakan karyawan bisa segera teratasi. Dari hasil audiensi, diperoleh titik terang bahwa kepesertaan BPJS dapat diaktifkan kembali setelah perusahaan melakukan pembayaran iuran.
    “Alhamdulillah, dari hasil audiensi ada solusi. Hari ini kepesertaan bisa diaktifkan kembali setelah perusahaan melakukan pembayaran iuran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan mereka siap membayar,”jelasnya.

    Ia menambahkan, jumlah pekerja yang terdampak sebenarnya mencapai sekitar 2.000 orang. Keterlambatan pembayaran iuran disebut terjadi karena kendala keuangan perusahaan, serta proses pembayaran yang dilakukan di akhir batas waktu.

    Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto, Titus Tri Hardianto, menjelaskan bahwa pihak manajemen PT Pakerin sebenarnya telah melakukan pembayaran iuran pada akhir Maret, namun dilakukan menjelang batas waktu sehingga berdampak pada sistem.
    “Pembayaran dilakukan di akhir bulan, sehingga pada 1 April sistem membentuk tagihan baru secara kumulatif untuk dua bulan. Karena perusahaan saat itu hanya mampu membayar satu bulan, maka sebagian karyawan tidak dapat mengakses layanan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, BPJS Kesehatan telah memfasilitasi permohonan dari manajemen PT Pakerin ke kantor pusat agar pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.

    Hasilnya, BPJS Kesehatan memberikan kebijakan dengan membuka virtual account pembayaran untuk satu bulan terlebih dahulu. Dengan pembayaran tersebut, kepesertaan BPJS para karyawan dapat kembali aktif secara otomatis.
    “Setelah pembayaran dilakukan hari ini, maka seluruh karyawan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,”tegas Titus Tri Hardianto, kepada wawak media, Selasa (7/4/2026).

    Diketahui, kewajiban iuran BPJS Kesehatan PT Pakerin setiap bulan mencapai sekitar Rp327 juta untuk 1.226 karyawan. BPJS Kesehatan berharap ke depan pembayaran iuran dapat dilakukan tepat waktu agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto, Dra. Dyan Anggrahini Sulistyowati, M.Si, menyampaikan menanggapi kesulitan pekerja PT Pakerin yang kepesertaan BPJS Kesehatannya belum aktif kendala keterlambatan manajemen perusahaan tempatnya bekerja, karyawan yang berdomisli di wilayah Kab. Mojokerto apabila mendesak untuk berobat, bisa menggunakan KTP saja dan berobat ke Puskesmas sesuai domisili KTPnya tanpa ada pungutan biaya sepersenpun.

    Dijelaskan pihak Puskesmas tidak akan memrsulit warga Mojokerto yang ingin berobat. Jika ada kendala terkait kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif, warga masih bisa berobat secara gratis dengan menggunakan KTP saja untuk berobat ke Puskesmas sesuai domisili KTPnya.

    “Jika pembayaran keanggotaan BPJS sudah aktif setelah manajemen Perusahaan menyelesaikannya, karyawan bisa berobat seperti semula melalui rumah sakit yang sudak kerja sama dengan perusahaan tersebut,”pungkas Kadinkes Kab. Mojokerto.(*)

  • Pordi Jatim Dapat Restu KONI, Turnamen Domino Nasional Segera Digelar di Surabaya

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Jawa Timur akan menggelar turnamen domino berskala nasional pada 18–19 April 2026 di Grand City Convention Hall lantai 3, Surabaya. Ajang ini ditargetkan diikuti sekitar 500 pasangan atau setara 1.000 peserta dari seluruh Indonesia.

    Ketua Pengprov PORDI Jawa Timur, M. Alyas, mengatakan turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian event nasional yang dijadwalkan oleh Pengurus Besar PORDI. Surabaya menjadi kota pertama dari total delapan kota yang akan menjadi tuan rumah dalam format seri di berbagai ibu kota provinsi.

    “InsyaAllah kegiatan ini akan diikuti oleh pengurus provinsi dan pengurus daerah PORDI se-Indonesia. Target kami sekitar 500 pasangan atau 1.000 peserta,” ujar Alyas.

    Ia menjelaskan, turnamen domino nasional ini sepenuhnya didukung oleh sponsor utama Higgs Games Island (HGI), termasuk dalam penyediaan hadiah. Total hadiah yang diperebutkan dalam kompetisi tersebut mencapai Rp200 juta.

    “Seluruh pembiayaan, termasuk hadiah, disponsori oleh HGI. Ini juga bagian dari komitmen kami, karena secara syariah biaya pendaftaran tidak digunakan untuk hadiah, melainkan hanya untuk mendukung operasional pelaksanaan,” jelasnya.

    Selain sebagai ajang kompetisi, turnamen ini juga dikemas dalam konsep sport tourism. PORDI Jawa Timur menyiapkan paket wisata bagi peserta dari luar daerah, termasuk kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan di Jawa Timur seperti Gunung Bromo.

    “Kami ingin memberikan pengalaman lebih. Jadi selain bertanding, peserta juga bisa menikmati wisata, salah satunya ke Bromo. Ini bentuk dukungan kami terhadap sektor pariwisata,” tambahnya.

    Pihak panitia juga menyiapkan fasilitas pendukung bagi peserta luar daerah, termasuk informasi akomodasi di sekitar lokasi acara. Peserta dapat menghubungi panitia untuk mendapatkan rekomendasi penginapan selama mengikuti turnamen.

    Melalui kegiatan ini, PORDI Jawa Timur berharap dapat mendorong perkembangan olahraga domino di tingkat nasional sekaligus berkontribusi terhadap program pemerintah dalam pengembangan sport tourism.

    Alyas pun mengimbau seluruh atlet domino di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam turnamen tersebut. “Kami mengajak seluruh atlet domino dari berbagai daerah untuk ikut serta dan meramaikan turnamen ini,” pungkasnya.

  • 100 Ton Pupuk Ilegal Dimusnahkan, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Tegaskan Negara Tak Tinggal Diam

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Langkah tegas kembali ditunjukkan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan memusnahkan 100 ton pupuk ilegal dari dua perkara pidana berbeda. Aksi ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak mentoleransi ancaman terhadap sektor pertanian nasional.

    Pemusnahan dipimpin langsung Kepala Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, di fasilitas pengolahan limbah PT LEWIND yang berlokasi di Dusun Krajan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (7/4/2026).

    Sebanyak 2.000 sak pupuk ilegal sebelumnya diberangkatkan dari Terminal Mirah, Pelabuhan Tanjung Perak, menggunakan empat truk sebelum dimusnahkan secara resmi.

    Dua Perkara, 100 Ribu Kilogram: Skala Pelanggaran yang Mengkhawatirkan

    Darwis menegaskan bahwa jumlah pupuk ilegal yang dimusnahkan mencerminkan skala pelanggaran serius yang tidak bisa dipandang remeh.

    “Angka 2.000 karung pupuk ilegal dengan berat total 100.000 kilogram bukan angka kecil. Terlebih lagi ini berasal dari dua perkara saja,” ujarnya.

    Barang bukti tersebut berasal dari dua perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni kasus Ismaryono terkait pelanggaran Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta perkara Faih Yasak yang melanggar Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

    Temuan ini memperlihatkan bahwa distribusi pupuk ilegal masih menjadi ancaman laten yang berpotensi merusak sistem pertanian dari hulu hingga hilir.

    Tidak Standar SNI: Ancaman Nyata bagi Tanah dan Produktivitas

    Sebelum dimusnahkan, pupuk tersebut telah melalui uji laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Artinya, produk tersebut tidak layak edar dan berisiko tinggi jika digunakan oleh petani.

    Pupuk ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif. Dampaknya bersifat sistemik—mulai dari kerusakan struktur tanah, penurunan produktivitas hasil panen, hingga meningkatnya beban ekonomi petani kecil yang sudah menghadapi tekanan biaya produksi.

    Dalam konteks ini, peredaran pupuk ilegal menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan sektor pertanian.

    Perlindungan Petani: Prioritas Nyata, Bukan Sekadar Wacana

    Bagi petani, kualitas pupuk bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup. Pemusnahan ini menjadi bentuk konkret perlindungan negara agar petani tidak menjadi korban praktik curang dalam distribusi sarana produksi.

    Darwis menegaskan bahwa temuan ini merupakan peringatan keras bagi semua pihak.

    “Ini bentuk keprihatinan karena setidaknya 100 ton pupuk akan merugikan para petani,” tegasnya.

    Sinergi Lintas Lembaga: Penegakan Hukum dan Lingkungan Sejalan

    Proses pemusnahan turut melibatkan berbagai instansi, antara lain Ditpolairud Polda Jawa Timur, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, KPKNL Surabaya, hingga PT Pelindo Multi Terminal.

    Seluruh tahapan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan melalui pengelolaan oleh pihak berizin, memastikan proses pemusnahan tidak menimbulkan dampak baru terhadap ekosistem.

    Dari Kasus Hukum ke Isu Nasional: Ancaman terhadap Kedaulatan Pangan

    Kasus ini tidak berhenti sebagai perkara hukum semata. Lebih jauh, peredaran pupuk ilegal berpotensi mengganggu agenda besar kedaulatan pangan nasional.

    “Peredaran pupuk ilegal tidak hanya mengancam petani, tetapi juga ketahanan pangan nasional,” pungkas Darwis.

    Langkah pemusnahan ini menjadi pesan tegas bahwa perlindungan terhadap petani harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Di tengah tantangan global di sektor pangan, pengawasan distribusi pupuk menjadi kunci agar hasil kerja keras petani tetap memberikan manfaat optimal bagi bangsa. (uud/min)

  • Halal Bihalal PMI Jatim, Imam Utomo Ajak Doakan Perdamaian Dunia

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai acara halal bihalal keluarga besar PMI Jawa Timur yang digelar di Gedung BK3S, Jalan Tenggilis, Surabaya, Selasa (7/4/2026). Namun di balik momen ilaturahmi itu, perhatian terhadap situasi global tetap menjadi sorotan.

    Ketua PMI Jawa Timur, Imam Utomo, mengajak seluruh jajaran PMI untuk turut mendoakan agar konflik geopolitik dunia, khususnya ketegangan antara Iran, Israel – Amerika Serikat, segera berakhir. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak luas hingga ke tingkat nasional dan daerah.

    “Semoga perang segera selesai karena dampaknya berpengaruh ke semua sendi kehidupan,” ujarnya dalam sambutan.

    Dalam kesempatan itu, Imam Utomo juga menyampaikan apresiasi kepada PMI kabupaten/kota yang telah berpartisipasi aktif dalam posko gabungan Lebaran bersama kepolisian. Ia menyebutkan, berdasarkan evaluasi dari pihak kepolisian, angka kecelakaan selama arus mudik dan balik tahun ini mengalami penurunan.

    “Alhamdulillah, ini berkat kerja sama semua pihak, termasuk relawan PMI di lapangan,” tambahnya.

    Selain itu, ia juga menyinggung program akreditasi di lingkungan PMI. Untuk akreditasi markas sementara dihentikan, sedangkan akreditasi Unit Donor Darah (UDD) masih terus berjalan.

    Acara halal bihalal ini merupakan agenda rutin tahunan PMI Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh PMI cabang se-Jawa Timur. Kegiatan turut dihadiri jajaran pengurus, di antaranya Wakil Ketua Eddy Indrajana dan Sekretaris Nurwiyatno.

    Hadir pula penceramah KH Ahmad Suudi Sulaiman yang memberikan tausiyah, serta pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh M. Fiqih Imyani dan sari tilawah Abdul Aziz.

    Dalam penutupnya, Imam Utomo menyampaikan bahwa agenda temu karya PMI ditunda hingga tahun depan. Anggaran yang ada akan difokuskan untuk kegiatan pendidikan dan peningkatan kapasitas relawan.

    “Ke depan, kita harus semakin siap, terutama dalam menyiapkan relawan yang tangguh,” pungkasnya. (*)