Ragamjatim

Blog

  • WFH Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar

    WFH Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk memaknai kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja. Kebijakan ini mulai diterapkan setiap Jumat sebagai langkah strategis menuju sistem kerja yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan.

    Menurut Menag, WFH merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons dinamika global yang menuntut efisiensi dan fleksibilitas tinggi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “WFH bukan sekadar bekerja dari rumah, tetapi cara baru dalam bekerja yang lebih adaptif dan efisien,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

    Kementerian Agama resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Transformasi Budaya Kerja Baru yang telah dimulai sejak 1 April 2026. Melalui kebijakan ini, ASN diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna memastikan layanan kepada umat tetap berjalan maksimal.

    Menag menegaskan, kehadiran layanan publik tidak boleh berkurang meskipun pola kerja berubah. Justru, dengan dukungan teknologi, koordinasi antarsatuan kerja harus semakin kuat dan respons terhadap kebutuhan masyarakat harus lebih cepat dan tepat.

    “Di mana pun kita berada, layanan kepada umat harus tetap hadir, mudah diakses, dan berjalan dengan baik,” tegasnya.

    Senada, Kamaruddin Amin menilai kebijakan WFH tidak hanya mendorong efisiensi kerja, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menekan beban biaya energi dan mobilitas. Ia menekankan bahwa transformasi ini tetap harus dijalankan secara terukur dan terkontrol.

    Melalui kebijakan ini, Kementerian Agama berharap dapat membangun ritme kerja baru yang lebih seimbang, produktif, dan bermakna bagi seluruh ASN.

     (din/ais)

  • Kick Off Program Pelatihan Vokasi Nasional Kemnaker

    Kick Off Program Pelatihan Vokasi Nasional Kemnaker

    Bekasi, Wartatransparansi.com — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai (kick-off) Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat. Program ini dilaksanakan serentak secara nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja.

    Peluncuran program dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Rabu (8/4/2026), dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.

    Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui APBN.

    “Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama,” ucap Menaker.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri atas 5.833 orang melalui jalur seleksi dan 4.572 orang melalui jalur kerja sama afirmatif dengan mitra industri dan masyarakat. Para peserta tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

    Yassierli menegaskan, pelaksanaan pelatihan secara serentak ini bertujuan memberikan akses yang lebih adil dan merata bagi seluruh pencari kerja di Indonesia.

    “Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Yassierli.

    Program ini juga dirancang secara inklusif, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan.

    Lebih dari sekadar jumlah peserta, program ini menunjukkan hasil konkret. Sekitar 50 persen peserta pada batch pertama ini telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan, mencerminkan kuatnya keterkaitan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

    Menaker juga menegaskan bahwa manfaat program ini dirancang agar benar-benar dirasakan peserta. Mereka memperoleh pelatihan gratis, makan siang selama pelatihan, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama untuk pelatihan tertentu.

    “Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyampaikan bahwa pelatihan vokasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja.

    “Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, untuk menjamin pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan non-diskriminatif, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terpusat melalui platform Skillhub, sehingga prosesnya lebih transparan dan mudah dipantau.

    Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. (*)

  • Kick Off Program Pelatihan Vokasi Nasional Kemnaker

    Bekasi, Wartatransparansi.com — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai (kick-off) Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat. Program ini dilaksanakan serentak secara nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja.

    Peluncuran program dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Rabu (8/4/2026), dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.

    Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui APBN.

    “Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama,” ucap Menaker.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri atas 5.833 orang melalui jalur seleksi dan 4.572 orang melalui jalur kerja sama afirmatif dengan mitra industri dan masyarakat. Para peserta tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

    Yassierli menegaskan, pelaksanaan pelatihan secara serentak ini bertujuan memberikan akses yang lebih adil dan merata bagi seluruh pencari kerja di Indonesia.

    “Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Yassierli.

    Program ini juga dirancang secara inklusif, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan.

    Lebih dari sekadar jumlah peserta, program ini menunjukkan hasil konkret. Sekitar 50 persen peserta pada batch pertama ini telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan, mencerminkan kuatnya keterkaitan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.

    Menaker juga menegaskan bahwa manfaat program ini dirancang agar benar-benar dirasakan peserta. Mereka memperoleh pelatihan gratis, makan siang selama pelatihan, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama untuk pelatihan tertentu.

    “Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyampaikan bahwa pelatihan vokasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja.

    “Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, untuk menjamin pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan non-diskriminatif, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terpusat melalui platform Skillhub, sehingga prosesnya lebih transparan dan mudah dipantau.

    Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia. (*)

  • Pro-Kontra Warga Elite Graha Famili soal Fasilitas

    Pro-Kontra Warga Elite Graha Famili soal Fasilitas

    Surabaya, WartaTransparansi.com  – Polemik pembangunan kawasan dan fasilitas baru kembali mencuat di hunian premium Surabaya Barat. Kali ini terjadi di Graha Famili, perumahan elite yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan nilai properti tertinggi di Kota Surabaya.

    Pembangunan fasilitas bertajuk The Nook oleh PT Surya Agung Sari (SAS) memicu perbedaan pendapat di kalangan penghuni perumahan. Sejumlah warga menyatakan dukungan, namun sebagian lainnya menyampaikan penolakan.

    Penolakan muncul dari kelompok warga yang menilai pembangunan The Nook tidak sesuai harapan. Warga yang kontra mengaku lebih menginginkan fasilitas lapangan tenis di area tersebut.

    Mereka menyatakan keberatan karena menilai fasilitas olahraga tenis lebih dibutuhkan oleh sebagian penghuni, terutama kelompok warga senior.

    “kami menantikan lapangan tenis, bukan konsep lain,” kata salah satu warga yang menolak.

    Kelompok warga yang mendukung menilai pembangunan The Nook dapat meningkatkan nilai kawasan serta menghadirkan fasilitas yang menunjang gaya hidup sehat, seperti ruang terbuka hijau dan area aktivitas olahraga ringan.

    Mereka juga menyebut The Nook berpotensi menjadi daya tarik baru bagi Graha Famili sebagai kawasan hunian premium di Surabaya Barat.

    “Fasilitas seperti ini bisa menambah nilai kawasan dan menjadi tempat aktivitas warga,” ujar salah satu penghuni yang mendukung proyek tersebut.

    Perselisihan di lingkungan perumahan elite itu bahkan disebut sempat diadukan ke Pemerintahan.

    Hal ini menunjukkan bahwa konflik terkait pembangunan fasilitas tidak hanya terjadi di kawasan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga merambah lingkungan hunian kalangan atas.

    Graha Famili sendiri dikenal sebagai kawasan perumahan premium dengan nilai rumah mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan sejumlah situs listing properti, harga rumah di kawasan tersebut bahkan disebut mencapai puluhan miliar, sementara unit termurah berada di kisaran Rp5 miliar.

    Fenomena ini menjadi potret bahwa konflik sosial tidak mengenal kelas ekonomi. Bedanya, jika masyarakat kecil kerap berkonflik terkait kebutuhan dasar, maka di kawasan elite konflik dapat muncul akibat perbedaan selera dan kepentingan tertentu. (uud/min)

  • Pelantikan IKA UNAIR 2025–2030 Perkuat Peran Alumni

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Sebanyak 278 pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR) periode 2025–2030 resmi dilantik dalam acara yang digelar di Plaza Airlangga, Surabaya, Rabu (8/4) malam. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP IKA UNAIR, Khofifah Indar Parawansa.

    Pengurus yang dilantik terdiri atas Pengurus Wilayah Jawa Timur, komisariat, serta pengurus cabang di Malang Raya, Bangkalan, dan Sidoarjo. Surat Keputusan (SK) pelantikan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal IKA UNAIR, Indra N. Fauzi.

    Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa alumni Universitas Airlangga memiliki kekuatan besar dalam mendorong pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut, modal sosial, intelektual, serta jejaring profesional alumni menjadi faktor penting dalam mempercepat kemajuan di berbagai bidang.

    Menurutnya, jika dikelola secara sistematis, ikatan alumni dapat berperan sebagai penghubung antara dunia akademik dan kebutuhan pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi alumni dalam merumuskan kebijakan publik berbasis riset dan data.

    Khofifah menambahkan, IKA UNAIR diharapkan tidak hanya berfokus pada pengembangan internal organisasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk di sektor ekonomi dan transformasi digital.

    Sementara itu, Wakil Ketua IKA UNAIR, Bambang Sektiari Lukiswanto, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi. Ia menekankan pentingnya prinsip koordinatif, kolaboratif, dan adaptif dalam menjalankan program kerja ke depan.

    Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAIR, Mochammad Amin Alamsjah, mengapresiasi terbentuknya wadah yang memperkuat kebersamaan alumni.

    Menurutnya, IKA UNAIR menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi masyarakat.

    Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan soft launching aplikasi IKA UNAIR yang dirancang untuk mendata alumni secara terintegrasi berbasis teknologi. Aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem informasi alumni secara lebih akurat dan terkini. (*)

  • Pelantikan IKA UNAIR 2025–2030 Perkuat Peran Alumni

    Pelantikan IKA UNAIR 2025–2030 Perkuat Peran Alumni

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Sebanyak 278 pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR) periode 2025–2030 resmi dilantik dalam acara yang digelar di Plaza Airlangga, Surabaya, Rabu (8/4) malam. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP IKA UNAIR, Khofifah Indar Parawansa.

    Pengurus yang dilantik terdiri atas Pengurus Wilayah Jawa Timur, komisariat, serta pengurus cabang di Malang Raya, Bangkalan, dan Sidoarjo. Surat Keputusan (SK) pelantikan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal IKA UNAIR, Indra N. Fauzi.

    Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa alumni Universitas Airlangga memiliki kekuatan besar dalam mendorong pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut, modal sosial, intelektual, serta jejaring profesional alumni menjadi faktor penting dalam mempercepat kemajuan di berbagai bidang.

    Menurutnya, jika dikelola secara sistematis, ikatan alumni dapat berperan sebagai penghubung antara dunia akademik dan kebutuhan pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi alumni dalam merumuskan kebijakan publik berbasis riset dan data.

    Khofifah menambahkan, IKA UNAIR diharapkan tidak hanya berfokus pada pengembangan internal organisasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk di sektor ekonomi dan transformasi digital.

    Sementara itu, Wakil Ketua IKA UNAIR, Bambang Sektiari Lukiswanto, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi. Ia menekankan pentingnya prinsip koordinatif, kolaboratif, dan adaptif dalam menjalankan program kerja ke depan.

    Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAIR, Mochammad Amin Alamsjah, mengapresiasi terbentuknya wadah yang memperkuat kebersamaan alumni.

    Menurutnya, IKA UNAIR menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi masyarakat.

    Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan soft launching aplikasi IKA UNAIR yang dirancang untuk mendata alumni secara terintegrasi berbasis teknologi. Aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem informasi alumni secara lebih akurat dan terkini. (*)

  • Pelantikan IKA UNAIR 2025–2030 Perkuat Peran Alumni

    Pelantikan IKA UNAIR 2025–2030 Perkuat Peran Alumni

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Sebanyak 278 pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR) periode 2025–2030 resmi dilantik dalam acara yang digelar di Plaza Airlangga, Surabaya, Rabu (8/4) malam. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP IKA UNAIR, Khofifah Indar Parawansa.

    Pengurus yang dilantik terdiri atas Pengurus Wilayah Jawa Timur, komisariat, serta pengurus cabang di Malang Raya, Bangkalan, dan Sidoarjo. Surat Keputusan (SK) pelantikan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal IKA UNAIR, Indra N. Fauzi.

    Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa alumni Universitas Airlangga memiliki kekuatan besar dalam mendorong pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut, modal sosial, intelektual, serta jejaring profesional alumni menjadi faktor penting dalam mempercepat kemajuan di berbagai bidang.

    Menurutnya, jika dikelola secara sistematis, ikatan alumni dapat berperan sebagai penghubung antara dunia akademik dan kebutuhan pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi alumni dalam merumuskan kebijakan publik berbasis riset dan data.

    Khofifah menambahkan, IKA UNAIR diharapkan tidak hanya berfokus pada pengembangan internal organisasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk di sektor ekonomi dan transformasi digital.

    Sementara itu, Wakil Ketua IKA UNAIR, Bambang Sektiari Lukiswanto, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi. Ia menekankan pentingnya prinsip koordinatif, kolaboratif, dan adaptif dalam menjalankan program kerja ke depan.

    Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAIR, Mochammad Amin Alamsjah, mengapresiasi terbentuknya wadah yang memperkuat kebersamaan alumni.

    Menurutnya, IKA UNAIR menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi masyarakat.

    Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan soft launching aplikasi IKA UNAIR yang dirancang untuk mendata alumni secara terintegrasi berbasis teknologi. Aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem informasi alumni secara lebih akurat dan terkini. (*)

  • 200 Ojol Terima BBM Gratis, Stok BBM dan LPG di Jatim Aman

    Surabaya, Wartatransparansi.com — Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali, di tengah upaya pemerintah provinsi membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan bersamaan dengan kegiatan pembagian BBM gratis kepada 200 pengemudi ojek online (ojol) di Sidoarjo, Rabu (8/4).

    Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pengemudi menerima 3 liter BBM subsidi jenis Pertalite yang disalurkan secara langsung dan merata. Aksi ini menjadi bagian dari bentuk kepedulian dan kebersamaan antara pemerintah dengan para pengemudi ojol yang selama ini berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.

    Khofifah menyampaikan bahwa para pengemudi ojol merupakan salah satu elemen penting dalam sistem transportasi modern, sehingga perlu mendapatkan perhatian, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Menurutnya, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban operasional sekaligus menjadi penyemangat bagi para pengemudi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    “Ini bagian dari kebersamaan kita. Kami telah lama berinteraksi dengan para pengemudi ojol di berbagai kesempatan. Hari ini kita berbagi BBM gratis sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah,” ujar Khofifah.

    Selain penyaluran BBM gratis, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan paket sembako kepada para pengemudi. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan BBM dan LPG, meskipun ketersediaannya dalam kondisi aman. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

    “Pada dasarnya stok BBM kita cukup dan aman. Namun penggunaannya harus bijak. Ada batas maksimal, untuk kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari, dan untuk LPG 3 kilogram bagi pelaku UMKM maksimal 15 tabung per bulan,” tegasnya.

    Para pengemudi ojol menyambut baik bantuan tersebut dan mengaku sangat terbantu, terutama di tengah menurunnya pendapatan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pengemudi, Aman Raharjo, mengungkapkan bahwa bantuan BBM gratis ini memberikan dampak langsung terhadap pengurangan biaya operasional harian.

    “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, pendapatan kami ikut menurun. Jadi bantuan seperti ini benar-benar membantu,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh pengemudi lainnya, Soni Andreas, yang mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap para pengemudi ojol di Jawa Timur. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sebagai bentuk dukungan berkelanjutan bagi pekerja sektor informal.

    Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga aksi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya. (*)

  • 200 Ojol Terima BBM Gratis, Stok BBM dan LPG di Jatim Aman

    200 Ojol Terima BBM Gratis, Stok BBM dan LPG di Jatim Aman

    Surabaya, Wartatransparansi.com — Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali, di tengah upaya pemerintah provinsi membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan bersamaan dengan kegiatan pembagian BBM gratis kepada 200 pengemudi ojek online (ojol) di Sidoarjo, Rabu (8/4).

    Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pengemudi menerima 3 liter BBM subsidi jenis Pertalite yang disalurkan secara langsung dan merata. Aksi ini menjadi bagian dari bentuk kepedulian dan kebersamaan antara pemerintah dengan para pengemudi ojol yang selama ini berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.

    Khofifah menyampaikan bahwa para pengemudi ojol merupakan salah satu elemen penting dalam sistem transportasi modern, sehingga perlu mendapatkan perhatian, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Menurutnya, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban operasional sekaligus menjadi penyemangat bagi para pengemudi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    “Ini bagian dari kebersamaan kita. Kami telah lama berinteraksi dengan para pengemudi ojol di berbagai kesempatan. Hari ini kita berbagi BBM gratis sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah,” ujar Khofifah.

    Selain penyaluran BBM gratis, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan paket sembako kepada para pengemudi. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan BBM dan LPG, meskipun ketersediaannya dalam kondisi aman. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

    “Pada dasarnya stok BBM kita cukup dan aman. Namun penggunaannya harus bijak. Ada batas maksimal, untuk kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari, dan untuk LPG 3 kilogram bagi pelaku UMKM maksimal 15 tabung per bulan,” tegasnya.

    Para pengemudi ojol menyambut baik bantuan tersebut dan mengaku sangat terbantu, terutama di tengah menurunnya pendapatan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pengemudi, Aman Raharjo, mengungkapkan bahwa bantuan BBM gratis ini memberikan dampak langsung terhadap pengurangan biaya operasional harian.

    “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, pendapatan kami ikut menurun. Jadi bantuan seperti ini benar-benar membantu,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh pengemudi lainnya, Soni Andreas, yang mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap para pengemudi ojol di Jawa Timur. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sebagai bentuk dukungan berkelanjutan bagi pekerja sektor informal.

    Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga aksi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya. (*)

  • SK Pengurus PSSI Provinsi Jatim Terbit, Ketua PSSI Surabaya Soroti Kesesuaian Kewenangan Plt

    SK Pengurus PSSI Provinsi Jatim Terbit, Ketua PSSI Surabaya Soroti Kesesuaian Kewenangan Plt

    Surabaya, Wartatransparansi.com – Terbitnya Surat Keputusan (SK) tentang susunan pengurus PSSI Provinsi Jawa Timur oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Jatim menuai sorotan. Ketua PSSI Surabaya, Roky Maghbal, mempertanyakan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kewenangan Plt sebagaimana diatur dalam SK penunjukan.

    Berdasarkan SK Nomor SKEP/001/PSSI-JATIM/PLT/II/2026 tertanggal 23 Februari 2026, Plt Ketua PSSI Jawa Timur menetapkan susunan pengurus PSSI Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan roda organisasi sesuai Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI 2025.

    Selain itu, melalui surat pemberitahuan tertanggal 30 Maret 2026, kepengurusan tersebut telah disosialisasikan kepada PSSI kabupaten/kota, klub anggota, serta SSB terafiliasi di Jawa Timur.

    Menanggapi hal tersebut, Roky Maghbal menilai langkah Plt perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan batasan kewenangan yang melekat pada jabatan sementara tersebut.
    “Dalam SK Plt sudah jelas dinyatakan bahwa tugas dari Plt adalah persiapan Kongres PSSI Jatim. Titik,” ujar Roky, Kamis (9/4/2026).

    Ia menegaskan, dalam praktik organisasi, Plt pada dasarnya memiliki tugas utama memastikan keberlangsungan organisasi sekaligus mempersiapkan agenda strategis, termasuk kongres.

    “Fokus utama Plt itu jelas, yaitu memastikan proses menuju kepengurusan definitif berjalan sesuai tahapan dan waktu yang ditentukan,” katanya.

    Roky menilai, penerbitan SK susunan pengurus PSSI Provinsi Jawa Timur oleh Plt berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di internal organisasi, terutama jika tidak diiringi kejelasan batas waktu maupun urgensi pembentukan struktur tersebut.

    “Dalam organisasi apa pun, Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk pengurus baru untuk menggantikan pengurus lama yang demisioner,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan durasi masa berlaku dari kepengurusan yang dibentuk tersebut.

    “Kalau tidak ada batas waktu yang jelas, ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi memperpanjang masa transisi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Roky mengingatkan bahwa penundaan kongres di sejumlah PSSI Provinsi pada Desember 2025 lalu seharusnya tidak lagi menjadi alasan untuk menunda proses menuju kepengurusan definitif.

    “Kondisi sekarang sudah berbeda, tidak ada lagi bencana, waktu juga terus berjalan. Maka seharusnya fokus diarahkan pada percepatan pelaksanaan kongres,” katanya.

    Ia pun mendorong agar Plt PSSI Jawa Timur menjalankan tugas sesuai koridor yang telah ditetapkan dalam SK, yakni mempersiapkan kongres dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    “Yang kami harapkan, Plt fokus mempersiapkan kongres, bukan justru menimbulkan polemik baru dengan kebijakan yang berpotensi melampaui kewenangan,” pungkas Roky.

    Polemik ini menjadi perhatian berbagai pihak di lingkungan sepak bola Jawa Timur, mengingat pentingnya kepastian kepengurusan definitif demi menjaga stabilitas dan pembinaan olahraga sepak bola di daerah. (*)