JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember membentuk dua satuan tugas (Satgas) strategis untuk menangani persoalan krusial daerah, yakni banjir, tata ruang, kemiskinan, stunting, serta angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB). Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (31/1/2026).
Dua satgas yang dibentuk adalah Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang serta Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB. Pembentukan ini disebut sebagai langkah tegas dan komprehensif untuk memutus persoalan menahun yang selama ini belum tertangani secara optimal.
Terkait Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Bupati Fawait menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dibebankan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, persoalan banjir di Jember bersifat kompleks dan lintas kewenangan, sehingga membutuhkan kolaborasi antarsektor.
Ia memaparkan sejumlah penyebab banjir, mulai dari saluran air dan gorong-gorong yang tidak memadai atau tersumbat, anomali debit air akibat curah hujan ekstrem, hingga pelanggaran tata ruang berupa pembangunan perumahan di bantaran sungai. Bahkan, ditemukan bangunan di kawasan lindung yang telah memiliki sertifikat.
“Sehebat apa pun drainasenya, kalau perumahan berdiri di bantaran sungai, banjir tetap akan terjadi,” tegasnya.
Satgas ini bertugas memetakan kewenangan jalan dan saluran air yang melibatkan aset pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, hingga BUMN seperti PTPN dan Perhutani. Kepala Bapenda Jember, Achmad Imam Fauzi, ditunjuk sebagai Ketua Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang. Bupati juga menegaskan tidak segan mengambil langkah hukum terukur, termasuk relokasi pengembang yang melanggar tata ruang.
Sementara itu, Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB dibentuk menyusul tingginya angka kemiskinan di Jember. Berdasarkan data satu dekade terakhir, Jember menempati peringkat kedua kemiskinan absolut di Jawa Timur dan tertinggi untuk kemiskinan ekstrem.
Bupati Fawait menekankan bahwa kemiskinan merupakan akar persoalan stunting dan AKI-AKB, sehingga harus ditangani secara kolaboratif dan terintegrasi, termasuk dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Jember diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah dapur SPPG terbanyak sebagai bagian dari program tersebut. (*)
