Kategori: Surabaya

Surabaya, WartaTransparansi.com – Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) khusus bagi generasi Z. Rusunami yang diklaim dengan harga minimal Rp100 juta dan paling tinggi Rp500 juta itu, akan dibangun di tiga lokasi strategis.

Program Rusunami bagi generasi Z ini ditujukan untuk pasangan muda, khususnya yang baru menikah, sebagai solusi hunian layak di tengah keterbatasan lahan serta tingginya harga properti di Kota Surabaya. Lokasinya di Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel.

Wali Kota Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa hunian ini dirancang dengan konsep yang berbeda dibandingkan rumah susun pada umumnya. Jika sebelumnya rusun identik dengan satu kamar, pada program ini setiap unit akan dilengkapi dua kamar tidur.

“Konsep dua kamar ini kami siapkan agar penghuni tetap nyaman meskipun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kami ingin memastikan generasi muda tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga hunian yang layak dan mendukung kualitas hidup keluarga,” katanya.

Dari sisi harga, Pemkot Surabaya menargetkan rusunami ini lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial, dengan kisaran di bawah Rp500 juta. Bahkan, sejumlah unit diproyeksikan dapat dibanderol mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung tipe dan lokasi. Saat ini, perhitungan harga masih terus dimatangkan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat sasaran.

Menurut Wali Kota Eri, program ini merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan sosial Pemkot Surabaya, salah satunya program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Pemerintah ingin memastikan intervensi tidak berhenti pada pendidikan, tetapi berlanjut hingga tahap kehidupan berikutnya, termasuk saat generasi muda mulai bekerja dan membangun keluarga.

“Kami ingin lulusan dari keluarga kurang mampu yang sudah menempuh pendidikan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk memiliki hunian sendiri,” ujarnya.

Untuk mendukung keterjangkauan, pemkot juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan dengan menggandeng perbankan, termasuk bank daerah dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat). Skema yang ditawarkan mencakup bunga ringan sekitar 5 persen dengan tenor cicilan hingga 20 tahun, sehingga dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan setara upah minimum.

“Dalam pelaksanaannya, Pemkot membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD, hingga pemerintah pusat. Program ini juga berpotensi disinergikan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah,” terangnya.

Guna menekan harga, pembangunan rusunami akan memanfaatkan aset lahan milik Pemkot Surabaya. Skema kepemilikan yang diterapkan berupa hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL), sehingga masyarakat dapat memiliki unit hunian, sementara lahan tetap menjadi milik pemerintah.

“Dengan skema ini, harga bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi kepastian hukum kepemilikan bagi masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota Eri menambahkan, program ini berbeda dengan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Jika Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem sewa, maka Rusunami menjadi tahap lanjutan bagi warga yang mulai mandiri secara ekonomi dan siap memiliki hunian.

“Pemkot Surabaya juga mendorong adanya mobilitas sosial melalui hunian. Warga yang sebelumnya tinggal di Rusunawa diarahkan untuk beralih ke Rusunami ketika kondisi ekonominya meningkat, sehingga Rusunawa tetap dapat dimanfaatkan oleh warga lain yang membutuhkan,” imbuhnya.

Sejumlah persyaratan akan diberlakukan bagi calon pembeli, di antaranya merupakan warga Surabaya, pasangan muda atau yang baru menikah. Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran.

“Program ini juga diharapkan dapat membantu aparatur sipil negara (ASN), petugas kebersihan, hingga tenaga satgas lapangan di lingkungan Pemkot Surabaya yang selama ini masih banyak tinggal di luar kota atau belum memiliki hunian,” ungkapnya.

Ia menilai, penyediaan hunian yang dekat dengan lokasi kerja akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ke depan, kawasan rusunami juga direncanakan terintegrasi dengan transportasi umum guna mendukung mobilitas penghuni.

Melalui program ini, Pemkot Surabaya berharap generasi muda tetap memiliki kesempatan tinggal dan berkembang di kotanya sendiri, tanpa harus terpinggirkan akibat tingginya harga tanah dan hunian.

Program Rusunami Gen Z ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah kota dalam menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan, sekaligus memastikan Surabaya tetap menjadi kota yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. (*)

Surabaya, Wartatransparansi.com – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai acara halal bihalal keluarga besar PMI Jawa Timur yang digelar di Gedung BK3S, Jalan Tenggilis, Surabaya, Selasa (7/4/2026). Namun di balik momen ilaturahmi itu, perhatian terhadap situasi global tetap menjadi sorotan.

Ketua PMI Jawa Timur, Imam Utomo, mengajak seluruh jajaran PMI untuk turut mendoakan agar konflik geopolitik dunia, khususnya ketegangan antara Iran, Israel – Amerika Serikat, segera berakhir. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak luas hingga ke tingkat nasional dan daerah.

“Semoga perang segera selesai karena dampaknya berpengaruh ke semua sendi kehidupan,” ujarnya dalam sambutan.

Dalam kesempatan itu, Imam Utomo juga menyampaikan apresiasi kepada PMI kabupaten/kota yang telah berpartisipasi aktif dalam posko gabungan Lebaran bersama kepolisian. Ia menyebutkan, berdasarkan evaluasi dari pihak kepolisian, angka kecelakaan selama arus mudik dan balik tahun ini mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, ini berkat kerja sama semua pihak, termasuk relawan PMI di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyinggung program akreditasi di lingkungan PMI. Untuk akreditasi markas sementara dihentikan, sedangkan akreditasi Unit Donor Darah (UDD) masih terus berjalan.

Acara halal bihalal ini merupakan agenda rutin tahunan PMI Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh PMI cabang se-Jawa Timur. Kegiatan turut dihadiri jajaran pengurus, di antaranya Wakil Ketua Eddy Indrajana dan Sekretaris Nurwiyatno.

Hadir pula penceramah KH Ahmad Suudi Sulaiman yang memberikan tausiyah, serta pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh M. Fiqih Imyani dan sari tilawah Abdul Aziz.

Dalam penutupnya, Imam Utomo menyampaikan bahwa agenda temu karya PMI ditunda hingga tahun depan. Anggaran yang ada akan difokuskan untuk kegiatan pendidikan dan peningkatan kapasitas relawan.

“Ke depan, kita harus semakin siap, terutama dalam menyiapkan relawan yang tangguh,” pungkasnya. (*)

SURABAYA,Wartatransparansi.com – Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menghadirkan solusi hunian bagi generasi muda di tengah tingginya harga properti dan keterbatasan lahan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan harga yang relatif terjangkau, bahkan mulai kisaran Rp100 juta.

Program ini menyasar pasangan muda, khususnya yang baru menikah, agar memiliki akses terhadap hunian layak di dalam kota. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa konsep rusunami yang disiapkan kali ini berbeda dari hunian vertikal pada umumnya.

Jika sebelumnya rusun identik dengan satu kamar, dalam program ini setiap unit dirancang memiliki dua kamar tidur. Konsep tersebut diharapkan mampu menunjang kebutuhan keluarga kecil, termasuk saat sudah memiliki anak.

“Kami ingin generasi muda tidak hanya punya tempat tinggal, tetapi juga hunian yang nyaman dan layak untuk membangun keluarga,” ujar Eri, Senin (6/4/2026).

Rencananya, pembangunan rusunami akan dilakukan di tiga kawasan strategis, yakni Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel. Lokasi tersebut dipilih untuk mendukung aksesibilitas serta kedekatan dengan pusat aktivitas warga.

Dari sisi harga, Pemkot Surabaya menargetkan banderol unit tetap berada di bawah harga apartemen komersial. Beberapa tipe bahkan diproyeksikan dijual mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, sementara batas atasnya diupayakan tidak lebih dari Rp500 juta, tergantung lokasi dan spesifikasi.

Saat ini, skema harga masih dalam tahap penghitungan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat yang menjadi sasaran utama, terutama warga berpenghasilan setara upah minimum.

Tak hanya itu, Pemkot juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan. Pemerintah menggandeng berbagai lembaga perbankan, termasuk bank daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), untuk menyediakan kredit dengan bunga ringan sekitar 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.

Program ini disebut menjadi bagian dari kesinambungan kebijakan sosial Pemkot Surabaya. Setelah mendorong akses pendidikan melalui program “Satu Keluarga Satu Sarjana”, pemerintah kini berupaya memastikan lulusan muda memiliki peluang meningkatkan kualitas hidup, termasuk memiliki rumah sendiri.

“Kami ingin mereka yang sudah menempuh pendidikan bisa melanjutkan ke tahap kehidupan berikutnya, bekerja, berkeluarga, dan punya hunian,” jelasnya.

Untuk menekan harga jual, pembangunan rusunami akan memanfaatkan lahan milik pemerintah kota. Skema kepemilikan yang diterapkan adalah hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL), sehingga harga bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi kepastian hukum bagi pembeli.

Eri juga menegaskan bahwa program ini berbeda dengan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem sewa, sedangkan rusunami menjadi opsi bagi warga yang sudah mulai mandiri secara ekonomi.

Pemkot Surabaya juga mendorong adanya mobilitas sosial melalui program ini. Warga yang sebelumnya tinggal di rusunawa diharapkan dapat naik kelas ke rusunami ketika kondisi ekonominya membaik, sehingga unit rusunawa bisa kembali dimanfaatkan masyarakat lain yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah persyaratan akan diterapkan bagi calon pembeli. Di antaranya harus merupakan warga Surabaya dan termasuk kategori pasangan muda atau keluarga baru. Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat agar program tepat sasaran.

Selain itu, program ini juga diprioritaskan bagi aparatur sipil negara (ASN), petugas kebersihan, serta tenaga lapangan di lingkungan Pemkot Surabaya yang masih belum memiliki hunian atau tinggal di luar kota.
Ke depan, kawasan rusunami juga dirancang terintegrasi dengan transportasi umum guna mendukung mobilitas penghuni serta meningkatkan efisiensi aktivitas sehari-hari.

Melalui program ini, Pemkot Surabaya berharap generasi muda tetap dapat tinggal dan berkembang di kota sendiri tanpa terbebani mahalnya harga properti.

“Ini bagian dari upaya kami menjaga Surabaya tetap inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi generasi muda untuk hidup dan berkembang,” pungkas Eri. (*)

SURABAYA, Wartatransparansi.com – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan mulai memasuki tahap lanjutan. Hal ini disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Ia menjelaskan, tahapan awal telah dilalui, termasuk turunnya surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait penggantian almarhum Adi Sutarwijono. Saat ini, proses telah masuk ke tahap administrasi lanjutan dengan pengajuan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

“Surat PAW sudah kami terima dari DPP. Kemarin juga sudah kami tandatangani untuk diajukan ke KPU,” kata Armuji (6/4/2026).

Menurutnya, setelah berkas diajukan ke KPU, tahapan berikutnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku. KPU akan melakukan verifikasi sebelum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai dasar pelantikan anggota DPRD pengganti.

“Setelah dari KPU, nanti akan keluar SK Gubernur. Saat ini, seluruh kelengkapan administrasi masih diproses oleh sekretariat,” ujarnya.

Armuji menegaskan, jika seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka DPRD Surabaya akan menggelar rapat paripurna sebagai tahapan resmi penetapan PAW.

“Kalau semua sudah memenuhi syarat, tentu akan diparipurnakan,” tegasnya.

Terkait sosok pengganti, nama Anas Karno disebut-sebut akan mengisi kursi yang ditinggalkan almarhum Adi Sutarwijono. Hal ini sesuai dengan mekanisme partai dan urutan perolehan suara dalam pemilu.

Politisi yang akrab disapa Cak Ji itu menambahkan, proses PAW saat ini masih menunggu tahapan lanjutan. Ia menyebut, pengajuan yang baru dilakukan serta bertepatan dengan masa libur menjadi salah satu faktor penyesuaian jadwal administrasi.

“Ini masih proses PAW. Untuk posisi Ketua DPRD, belum dibahas,” jelasnya.

Dengan dimulainya proses ini, diharapkan kekosongan kursi di DPRD Surabaya dapat segera terisi. Hal tersebut dinilai penting agar fungsi legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal, sekaligus menjaga stabilitas politik di Kota Pahlawan.

Di sisi lain, Armuji juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antarpartai politik di Surabaya. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Sesama ketua partai di Surabaya, kita harus menjaga kebersamaan. Saya sebagai wakil wali kota tentu harus bisa berkomunikasi dengan semua partai,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kedekatan personal dengan sejumlah tokoh lintas partai telah terjalin sejak lama, termasuk dengan rekan-rekan satu generasi yang dikenal sebagai “angkatan ’99” yang hingga kini masih aktif di dunia politik, baik di legislatif maupun eksekutif. (*)

Peristiwa “Nyambung Beleh” dalam kunjungan Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, Dr. KH. Akhmad Sruji Bahtiar, ke Yayasan Kyai Mudrikah Kembang Kuning yang mengelola PP. Kyai Mudrikah Kembang Kuning, MDTA-MDTW-MDTU Raudlatul Athfal; MTs-MA Kyai Mudrikah Kembang Kuning, yang kini dikenal sebagai IBS PKMKK, bukan sekadar kunjungan birokratis, ia merupakan peristiwa sosial-spiritual yang sarat makna, karena di dalamnya berlangsung rekonstruksi memori kolektif, peneguhan identitas kultural, serta penguatan jaringan genealogis pesantren yang telah lama menjadi fondasi peradaban Islam Nusantara, khususnya di wilayah Madura dan kawasan Tapal Kuda.

Dalam diskusi yang berlangsung intens sekitar 3 jam, tema nasab menjadi pusat percakapan. Nasab bukan sekadar silsilah biologis, melainkan struktur makna yang menyatukan sejarah, spiritualitas, dan otoritas moral. Penyebutan jalur kekerabatan yang tersambung kepada tokoh-tokoh leluhur seperti Bujuk Ismail Kembang Kuning, Bujuk Ajunan Sentol, Bujuk Azhari Bagandan, dan Bujuk Bujuden Pamoroh, menghadirkan kembali kesadaran bahwa pesantren tidak berdiri sebagai institusi yang lahir tiba-tiba, melainkan sebagai mata rantai panjang dari sejarah spiritual masyarakat.

Peristiwa ini dapat dipahami sebagai proses reproduksi modal sosial pesantren. Modal sosial bukan hanya jaringan hubungan, tetapi juga kepercayaan, legitimasi, dan rasa memiliki yang diwariskan lintas generasi. Ketika nasab dibicarakan, yang sesungguhnya sedang dihidupkan adalah memori kolektif tentang perjuangan dakwah, pendidikan, dan pengabdian yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Memori kolektif ini berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas komunitas pesantren.

Dalam masyarakat tradisional, nasab memiliki fungsi legitimasi moral. Hubungan genealogis dengan para ulama dan tokoh spiritual menghadirkan rasa tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai yang diwariskan. Kesadaran ini menciptakan apa yang oleh sosiologi disebut sebagai “continuity of tradition”, yaitu keberlanjutan tradisi yang tidak sekadar dipertahankan, tetapi dihidupkan kembali dalam konteks zaman yang berubah.

Namun, “Nyambung Beleh” Kakanwil Kemenag Jatim Dr. KH. Akhmad Sruji Bahtiar, tidak berhenti pada romantisme masa lalu, ia juga merupakan peristiwa psikologis yang memperkuat identitas kolektif. Identitas sosial terbentuk melalui narasi bersama tentang asal-usul, perjuangan, dan tujuan. Ketika para tokoh menemukan titik temu genealogis, mereka sesungguhnya sedang memperkuat rasa kebersamaan yang melampaui batas institusi dan generasi. Pengalaman ini menciptakan rasa belonging yang mendalam, perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.

Nasab memiliki dimensi yang lebih dalam. Dalam tradisi Islam, sanad dan silsilah bukan sekadar garis keturunan, tetapi jalur transmisi barakah dan ilmu. Pesantren hidup dari sanad keilmuan dan sanad spiritual yang menghubungkan guru dengan murid, generasi dengan generasi. Ketika nasab ditemukan saling bersambung, yang dirasakan bukan hanya kedekatan historis, tetapi juga kedekatan ruhani.

Tradisi pesantren memandang bahwa ilmu tidak berdiri sendiri, ia mengalir melalui hubungan manusia yang penuh adab. Karena itu, peristiwa pertemuan ini menjadi simbol bahwa hubungan kelembagaan harus dilandasi oleh hubungan kemanusiaan dan spiritual. Hubungan formal antara negara dan pesantren menemukan kedalaman maknanya ketika bertemu dengan kesadaran kekerabatan dan persaudaraan.

Secara filosofis, “Nyambung Beleh” Kakanwil Kemenag Jatim Dr. KH. Akhmad Sruji Bahtiar, memperlihatkan bahwa modernitas tidak harus memutus hubungan dengan tradisi. Kehadiran pejabat negara dalam ruang pesantren, yang kemudian menemukan keterhubungan genealogis dengan para pendiri, menunjukkan bahwa birokrasi dan tradisi dapat saling menguatkan. Negara hadir bukan sebagai entitas yang jauh, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial dan spiritual masyarakat.

Peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa pesantren merupakan jaringan peradaban. Silsilah Kakanwil Kemenag Jatim Dr. KH. Akhmad Sruji Bahtiar, yang bersambung ke berbagai pesantren di Madura dan Tapal Kuda menunjukkan bahwa pesantren adalah ekosistem yang saling terhubung. Jaringan ini terbentuk melalui hubungan guru-murid, pernikahan, dakwah, dan mobilitas sosial yang berlangsung selama berabad-abad. Dengan kata lain, pesantren bukan institusi yang berdiri sendiri, melainkan simpul dalam jaringan besar peradaban Islam Nusantara.

Dalam konteks masa kini, makna peristiwa ini menjadi semakin relevan. Di tengah dunia yang cenderung individualistik dan terfragmentasi, kesadaran tentang keterhubungan genealogis menghadirkan kembali nilai kebersamaan. Ia mengingatkan bahwa lembaga pendidikan bukan hanya ruang transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan identitas dan solidaritas sosial.

“Nyambung Beleh” Kakanwil Kemenag Jatim Dr. KH. Akhmad Sruji Bahtiar, dapat dipahami sebagai metafora tentang kesinambungan, kesinambungan ilmu, tradisi, dan tanggung jawab, ia menegaskan bahwa masa depan pesantren tidak dapat dipisahkan dari akar sejarahnya. Dengan menyadari keterhubungan tersebut, pesantren memperoleh energi moral untuk terus berkembang, sekaligus menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

Dalam pertemuan antara nasab, negara, dan pesantren, tampak jelas bahwa kekuatan pendidikan Islam Nusantara terletak pada kemampuannya merawat tradisi sambil menatap masa depan. (*)

SURABAYA, WartaTransparansi.com – Pemkot Surabaya akan menyiapkan rumah susun sederhana milik (Rusunami) untuk Generasi Z (Gen Z). Wali Kota Eri Cahyadi memberikan bocoran fasilitas dan estimasi harga rusunawa yang akan dibangun tersebut.

Menurut Eri, rusunami tersebut akan dibangun di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Tambak Wedi dan Rungkut. Rencananya, dua bangunan vertikal itu dibangun secara khusus untuk Gen Z yang ingin memiliki hunian pribadi dengan harga terjangkau.

“Kita membuatkan rusunami untuk Gen Z yang baru menikah, terutama untuk ASN-ASN yang baru menikah dan itu orang Surabaya,” katanya.

Eri pun membocorkan beberapa fasilitas yang ada di rusunami tersebut. Denah rusunami khusus Gen Z ini, berbeda dengan rusunami yang sudah ada saat ini. Jika unit rusunami sebelumnya hanya ada satu kamar, maka yang akan dibangun kali ini, memiliki dua kamar.

“Jadi rusunami ini bukan yang punya satu kamar, tapi unitnya yang ada dua kamar. Sehingga mereka bisa tinggal di situ ketika menikah dan punya anak, jadi unitnya itu minimal dua kamar,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, rusunami yang akan dibangun itu juga ada liftnya, mirip seperti di apartemen. Sedangkan soal harga, sebutEri, lebih terjangkau daripada apartemen.

“Harganya insyaa Allah di bawah Rp500 juta. Ada juga yang Rp100 juta, Rp200 juta, dan ini masih kita hitung. Kalau diperlukan, nanti kita gunakan aset pemerintah kota untuk rumah tinggal warga Surabaya yang baru menikah,” imbuhnya.

Eri juga menjelaskan tentang perbedaan bangunan rusunami dengan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Bangunan rusunami dibangun oleh swasta dan bisa dibeli, sedangkan rusunawa yang membangun adalah pemkot namun dengan sistem sewa.

“Setelah membeli dan yang merawat kan mereka (pemilik unit), kemudian bagaimana nanti mereka bersama menjaga dan merawat liftnya, di apartemen kan juga sama. Nah, kalau rusunawa kan yang membangun pemkot, yang menempati warga, yang memperbaiki pemkot,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu mengungkapkan alasannya menyasar Gen Z, karena populasi generasi tersebut sudah sangat tinggi di Kota Surabaya. Bahkan, ia memprediksi populasi Gen Z di tahun 2029 bisa mencapai 80 persen.

Tidak hanya itu, alasan lain ia menyasar Gen Z adalah untuk mengubah taraf hidup warga miskin Kota Surabaya.

“Ketika yang hari ini ada (Gen Z) yang orang tuanya tinggal di rusunawa dan tidak bisa memiliki rumah, maka kami siapkan anak-anaknya yang kami kuliahkan sehingga bisa bekerja, mengubah nasib orang tuanya dan harapan kami bisa membeli rusunami ini. Sehingga mereka bisa mengubah kehidupannya,” harapnya.

Menurut Eri, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa membeli rusunami itu nantinya. Yakni, warga Kota Surabaya dan Gen Z yang berasal dari keluarga miskin.

“Karena nanti kita cek, dia termasuk warga kurang mampu atau tidak. Kemudian apakah dia termasuk Gen Z yang baru menikah dan memiliki rumah atau tidak? Jadi sejauh itu nanti yang akan kita lakukan,” ulasnya. (*)

SURABAYA, WartaTransparansi.com – Sebanyak 78 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, dimutasi. Meliputi 7 pejabat eselon II atau JPT Pratama, serta 71 pejabat eselon III dan IV. Pelantikan berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026).

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, rotasi jabatan ini bukan sekadar penyegaran, melainkan strategi untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan di tengah sejumlah pejabat yang mendekati masa purna bakti. Penataan juga diarahkan untuk menyiapkan pengganti sekaligus memperkuat peran mentor di lingkungan organisasi.

“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa penempatan pejabat harus selaras dengan kompetensi serta target kinerja yang diemban. Menurutnya, Pemkot Surabaya saat ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi program prioritas. Ia juga menegaskan prinsip kepemimpinan yang harus dipegang oleh seluruh jajaran.

“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.

Eri mengingatkan bahwa seluruh kebijakan dan program harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat di tingkat bawah. Setiap Rukun Warga (RW) diharapkan mampu menyelesaikan persoalan warganya, termasuk melalui penguatan Kampung Pancasila.

“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eri menekankan pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Ia meminta jajarannya tidak terjebak pada pendekatan teoritis tanpa aksi nyata. Berdasarkan pengalamannya di berbagai jenjang birokrasi, ia menilai masih terdapat waktu kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan capaian konkret.

“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.

Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih tidak tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum dibuka lelang jabatan.

“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” katanya.

Wali Kota Eri menambahkan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam tiga bulan akan diganti.

Seiring dengan itu, mulai 7 April, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal, mulai dari penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian agar bebas dari parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS). Seluruh program tersebut harus ditopang dengan sistem satu data yang akurat.

“Camat dan lurah bergerak cepat dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan mengingat sejumlah program telah berjalan lebih dari satu tahun,” tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin setiap bulan. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan belum menunjukkan hasil yang optimal, maka akan dilakukan penyesuaian atau pergantian pejabat.

“Seluruh jajaran, termasuk Sekretaris Daerah, harus berani melakukan evaluasi demi memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal,” tukasnya.

Dari tujuh pejabat eselon II yang dirotasi, di antaranya Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (*)

SURABAYA, WartaTransparansi.com – Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, penanganan banjir di Kota Surabaya tidak hanya menggunakan rumah pompa dan saluran saja. Tetapi, pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) juga mengkoneksikan saluran air di perkampungan hingga ke saluran yang lebih besar menuju rumah pompa.

“Saluran yang ada kita koneksikan setelah itu baru dimasukkan ke rumah pompa dan dibuang ke laut. Inilah yang kita lakukan, koneksi-koneksi itu,” kata Eri di ruang kerjanya, Kamis (2/4/2026).

Hanya, sambungnya, penanganan banjir di Kota Pahlawan tidak lepas dari kendala teknis di lapangan. Salah satu kendala yang dialami saat ini adalah mahalnya biaya operasional rumah pompa.

“Karena apa? Dayanya. Makanya kami akan berkoordinasi dengan PLN, bisa nggak sih kalau ini (rumah pompa) untuk fasilitas umum bisa dikurangi biayanya. Kan ini tujuannya untuk pelayanan publik pemerintah, bukan untuk kepentingan satu dua orang. Makanya, kami juga ajukan ke kementerian,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pemkot juga akan menggarap pembangunan rumah pompa di kawasan Simo Kalangan dan Tanjungsari. Tidak hanya membangun rumah pompa, pemkot juga mengembalikan fungsi saluran air di kawasan Kalianak.

Pengembalian fungsi saluran ini penting dilakukan karena sungai di kawasan Kalianak kondisinya menyempit. Dahulunya, lanjut dia, sungai Kalianak memiliki lebar 30 meter, karena tertutup permukiman padat penduduk, akhirnya menyempit menjadi 50 centimeter.

Untuk itu, Eri mengaku telah meminta kepada jajarannya untuk menertibkan kawasan tersebut guna mengembalikan fungsi saluran air yang menyempit. Tidak hanya itu, ia juga meminta pengertian warga sekitar untuk saling memahami kondisi tersebut.

Perlu dilakukan gerakan bersama masyarakat, saling memahami, tidak menunjukkan siapa yang kuat, tapi saling memahami.

“Jadi, meskipun sebelumnya ada penolakan, ya kita jelaskan, jadi selain membuat rumah pompa kami juga mengembalikan fungsi saluran air,” tukasnya. (*)

SURABAYA, WartaTransparansi.com – Pemkot Surabaya berencana menambah durasi dan titik pelaksanaan Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan. Kebijakan ini sebagai respons atas imbauan pemerintah pusat untuk memperluas cakupan kegiatan tersebut.

Sebelumnya, pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah untuk menambah jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan ruas jalan dalam pelaksanaan CFD. Imbauan tersebut akan diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelaksanaan CFD di Kota Pahlawan tetap mempertimbangkan kondisi mobilitas harian masyarakat.

“Kalau kita kan CFD sudah pasti ya, hari Sabtu dan Minggu. Tapi rata-rata Minggu, kalau (CFD) hari biasa nggak mungkin,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, penerapan CFD di Kota Surabaya lebih ideal juga dilaksanakan setiap akhir pekan. Sebab, jumlah masyarakat yang datang, bekerja atau melintas di Kota Pahlawan bisa mencapai 8 juta jiwa.

“Karena hari biasa itu di Surabaya penduduknya 8 juta. Karena banyak orang yang masuk dari Sidoarjo mau ke Gresik, lewat Surabaya. Kalau CFD semua kasihan,” katanya.

Karena itu, ia menekankan bahwa Pemkot Surabaya akan tetap menjalankan CFD secara optimal, khususnya pada akhir pekan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga pada hari kerja.

“Makanya kita akan jaga, tapi nanti yang untuk hari Minggu yang akan kita perbanyak. Sehingga kita akan perbanyak titiknya,” tuturnya.

Saat ini, Pemkot Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) rutin menggelar CFD setiap hari Minggu di sejumlah wilayah. Di antaranya di Jalan Darmo, Jalan Tunjungan, Jalan Jemur Andayani, Jalan Kertajaya, hingga kawasan Kota Lama Kembang Jepun.

Selain memperluas cakupan CFD, Pemkot Surabaya juga berencana menerapkan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum ke kantor pada Rabu atau Kamis. Kebijakan ini bertujuan mendukung efisiensi energi sekaligus menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Jadi hari Rabu atau Kamis (ASN) tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan transportasi umum,” ujar Eri.

Namun, dia menegaskan kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ASN yang menggunakan kendaraan listrik karena dinilai sudah sejalan dengan upaya penghematan energi. (*)

SURABAYA, WartaTransparansi.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya mengintensifkan penertiban angkutan umum dengan menggelar operasi gabungan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), Rabu (1/4/2026). Langkah ini sebagai upaya untuk menekan pelanggaran administrasi sekaligus meningkatkan keselamatan penumpang.

Dalam operasi tersebut, petugas menyasar mikrolet atau lyn yang tidak dilengkapi dokumen wajib, mulai dari izin trayek, STNK, hingga buku uji KIR. Selain itu, kelengkapan pengemudi seperti SIM juga menjadi fokus pemeriksaan bersama unsur kepolisian dari Polsek Wonokromo dan Satlantas Polrestabes Surabaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menegaskan bahwa penertiban ini bukan langkah mendadak, melainkan lanjutan dari sosialisasi yang telah dilakukan sejak jauh hari.

“Kami sudah melakukan sosialisasi kurang lebih satu setengah bulan, termasuk sebelum Ramadan dan selama bulan puasa. Hari ini penertiban mulai kami intensifkan dan akan berlangsung hingga akhir April,” tegas Trio.

Meski telah diperingatkan, pelanggaran masih mendominasi, terutama terkait masa berlaku izin trayek dan buku uji KIR yang habis. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan penumpang, mengingat setiap angkutan umum wajib menjalani uji kelayakan kendaraan secara berkala setiap enam bulan.

Sebagai bentuk penindakan, Dishub Surabaya melakukan penggembokan dan penahanan sementara kendaraan yang terbukti melanggar. Dari operasi hari ini, sebanyak 11 unit angkutan langsung ditindak.

“Kendaraan yang tidak laik jalan sangat membahayakan. Karena itu kami lakukan penggembokan hingga pemiliknya menyelesaikan kewajiban administrasi,” jelasnya.

Penertiban ini sempat berdampak pada penumpang yang harus turun di tengah perjalanan. Namun, Dishub Surabaya meminta pemahaman masyarakat bahwa langkah tersebut diambil demi keselamatan bersama.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi keselamatan penumpang menjadi prioritas utama,” katanya.

Dishub Surabaya juga mengingatkan para pemilik dan pengemudi angkutan umum untuk tidak memaksakan operasional kendaraan jika masa berlaku KIR atau izin trayek telah habis. Bahkan, untuk kendaraan yang sudah tidak memungkinkan beroperasi, disarankan dialihkan penggunaannya sesuai ketentuan.

Tak hanya itu, kendaraan modifikasi seperti odong-odong juga tak luput dari perhatian. Menurut Trio, kendaraan jenis ini tetap wajib memiliki buku KIR karena telah mengalami perubahan bentuk.

“Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus dipastikan laik jalan, termasuk odong-odong,” ujarnya.

Ke depan, operasi serupa akan digelar rutin dan menyasar terminal lain di Surabaya, seperti Terminal Manukan, Benowo, dan Keputih. Ia berharap langkah ini mampu memperbaiki disiplin angkutan umum sekaligus menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Kota Pahlawan.

“Intinya, pemilik angkutan umum di Kota Surabaya diimbau untuk segera memperpanjang masa berlaku izin trayek dan buku KIR. Apabila kendaraan sudah tidak memungkinkan untuk dioperasikan, disarankan untuk tidak lagi digunakan dan dialihkan sesuai ketentuan,” katanya. (*)