Kategori: Politik Pemerintahan

Surabaya, Wartatransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026).

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan bergerak cepat melakukan mitigasi kekeringan serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rakor yang dihadiri bupati/wali kota, Forkopimda, BPBD, Perhutani, serta instansi terkait, Khofifah menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini berbasis data dan terkoordinasi. Ia meminta setiap daerah segera menyusun rencana aksi dengan memetakan wilayah rawan tanpa menunggu bencana terjadi. “Sebentar lagi musim kemarau. Potensi bencana harus kita antisipasi bersama mulai sekarang,” ujarnya.

Berdasarkan data, sepanjang triwulan pertama 2026 telah terjadi 121 kejadian bencana di Jawa Timur, didominasi angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir 27 kejadian. Kondisi ini menunjukkan tingginya dinamika bencana, terutama pada masa pancaroba akibat perubahan iklim.

Sementara itu, rilis BMKG memprediksi musim kemarau mulai terjadi pada Mei di sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur, dengan puncak pada Agustus yang mencakup 70,9 persen wilayah. Durasi kemarau diperkirakan mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim, meningkatkan risiko kekeringan secara signifikan.

Khofifah mengingatkan bahwa kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga berpotensi memicu karhutla. Kondisi vegetasi kering membuat lahan mudah terbakar dan memperparah kerusakan lingkungan.

Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Pada puncak kemarau, sekitar 76,7 persen atau 921 ribu hektare lahan sawah berpotensi terdampak, terutama sawah tadah hujan. Padahal, Jawa Timur menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026.

Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu, meliputi penguatan sistem peringatan dini, respons cepat darat dan udara, serta rehabilitasi pascabencana. Mitigasi kekeringan difokuskan pada pengelolaan sumber daya air melalui waduk dan embung, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, hingga pompanisasi pertanian.

Gubernur juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan air secara bijak. “Kolaborasi semua pihak sangat penting agar Jawa Timur tetap aman dan produktif menghadapi kemarau,” tegasnya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang dinilai mampu menjadi contoh nasional dalam penanganan bencana berbasis mitigasi dan perencanaan terintegrasi. (*)

Surabaya, Wartatransparansi.com – Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas pendapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur yang menyatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Apresiasi tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (6/4). Agenda rapat meliputi penyampaian pendapat Pansus terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pembahasan, Pansus DPRD Jawa Timur menilai LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi standar minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dokumen tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke mekanisme pembahasan selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras DPRD, khususnya Tim Pansus, yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif dan konstruktif.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pendapat Pansus DPRD Jawa Timur yang menyatakan LKPJ layak dilanjutkan pembahasannya,” ujar Khofifah.

Ia menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Menurutnya, berbagai catatan serta rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Khofifah juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur.

“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai penjalin sinergi untuk memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan agar setiap program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengikuti tahapan pembahasan berikutnya serta menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. (*)

Surabaya, WartaTransparansi.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi komoditas dan iklim investasi berkelanjutan untuk menghadapi dinamika global yang kian kompleks.

Hal itu disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam seminar Jatim Talk yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Jawa Timur bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur.

Dalam forum tersebut, Khofifah menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian. Meski demikian, ia menilai Jawa Timur masih memiliki modal kuat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33 persen (year on year) pada 2025.

“Tekanan tentu ada, tapi peluang tetap terbuka melalui sumber pertumbuhan baru, penguatan investasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja,” ujar Khofifah dalan siaran pers yang diterima har ini, Jumat (3/4/2026)

Khofifah menekankan bahwa ketahanan ekonomi daerah harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor serta langkah adaptif. Ia juga menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang ditopang kerja sama perdagangan antar daerah dan percepatan hilirisasi industri.

Selain itu, sektor pangan disebut menjadi kunci utama menghadapi ketidakpastian global. Jawa Timur, lanjutnya, saat ini menjadi salah satu provinsi dengan ketahanan pangan terbaik sekaligus penopang pasokan nasional hingga ekspor.

“Penguatan sektor pangan harus didukung ketersediaan lahan, distribusi yang baik, dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.

Seminar Jatim Talk mengangkat tema penguatan daya saing melalui hilirisasi komoditas unggulan dan investasi berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur serta rangkaian menuju East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia Jawa Timur turut menyerahkan buku laporan perekonomian yang memuat sejumlah rekomendasi kebijakan, antara lain percepatan investasi hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta digitalisasi fiskal dan sistem pembayaran. (a.istighfarin)

Surabaya, Wartatransparansi.com – Hingga awal April 2026, kursi Ketua DPRD Kota Surabaya yang menjadi jatah PDI Perjuangan masih belum terisi. Kondisi ini memicu perhatian publik yang berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP segera mengeluarkan rekomendasi resmi.

Pengamat politik Surokim Abdussalam menilai, kejelasan dari DPP sangat dinantikan agar kinerja lembaga legislatif di Kota Pahlawan dapat berjalan maksimal. “Harapannya tentu rekomendasi dari DPP bisa segera turun, sehingga posisi Ketua DPRD Surabaya tidak terus kosong,” kata Surokim, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, belum munculnya nama kandidat yang direkomendasikan kemungkinan karena proses penentuan di tingkat pusat masih berjalan dinamis. DPP dinilai tengah melakukan pertimbangan matang sebelum menetapkan figur yang tepat.

“Prosesnya mungkin masih alot karena banyak faktor yang dipertimbangkan. Ini posisi strategis, jadi wajar jika DPP sangat selektif,” ujarnya.

Surokim menegaskan, kewenangan penuh dalam menentukan Ketua DPRD berada di tangan DPP PDIP. Meski demikian, ia menyebut biasanya keputusan tersebut juga mempertimbangkan masukan dari struktur partai di daerah.

“Secara prinsip itu hak prerogatif DPP. Namun dalam praktiknya, aspirasi dari bawah dan penilaian internal tetap menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya segera mengisi kekosongan jabatan tersebut. Pasalnya, Ketua DPRD memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, hingga penganggaran.

“Jangan sampai kekosongan ini berlarut-larut, karena bisa berdampak pada efektivitas kerja DPRD. Saat ini banyak agenda penting yang membutuhkan respons cepat dari lembaga legislatif,” pungkasnya. (*)

Jakarta, Wartatranspqransi.com – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyambut baik dan mengapresiasi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global secara daring dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026) yang menegaskan tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun nonsubsidi.

“Komisi XII DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah yang tegas. Di tengah gejolak geopolitik dunia yang semakin memanas konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut, harga minyak mentah dunia terus tertekan naik. Ditambah geoekonomi global yang penuh ketidakpastian, inflasi energi, dan disrupsi rantai pasok, banyak negara terpaksa menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Namun Indonesia memilih jalan berbeda,” tegas Bambang Patijaya.

Menurutnya, keputusan mempertahankan harga BBM stabil merupakan bukti nyata bahwa pemerintah berjuang keras dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat.

“Kita tahu tekanan dari luar sangat besar. Tapi pemerintah tidak mau membebani rakyat kecil, nelayan, petani, pedagang kecil, dan transportasi publik dengan kenaikan harga. Ini adalah bentuk perjuangan nyata: menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi domestik tetap terkendali, dan memastikan roda ekonomi rakyat terus berputar,” ujarnya.

Bambang Patijaya menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar subsidi BBM tepat sasaran, transparan, dan tidak disalahgunakan.

“Pemerintah telah menunjukkan bahwa di tengah badai geopolitik dan geoekonomi, kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Kami di DPR RI mendukung penuh langkah ini,” pungkasnya. (*)

Sidoarjo, Wartatransparansi.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekan seluruh kepala daerah di Jatim untuk tidak sekadar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, tetapi serius menuntaskan setiap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai syarat mutlak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penegasan itu disampaikan Khofifah saat menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 bersama 36 kabupaten/kota kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (30/3). Sementara dua daerah lainnya, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep, telah lebih dulu menyampaikan laporan.

Menurut Khofifah, penyerahan LKPD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan indikator nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

“LKPD ini menunjukkan bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dari program-program yang sudah dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dokumen LKPD yang diserahkan memiliki karakteristik beragam, mulai dari yang tipis hingga tebal. Namun substansi utama tetap sama, yakni sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Khofifah menjelaskan, penyusunan LKPD 2025 telah melalui berbagai tahapan, termasuk reviu inspektorat dan pemeriksaan interim oleh BPK. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah tidak menunda perbaikan dan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Kalau tindak lanjut dari catatan hasil pemeriksaan bisa dimaksimalkan, maka seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur akan bisa mencapai WTP,” tegasnya.

Selain menyoroti tata kelola keuangan, Khofifah juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang berpotensi berdampak hingga ke level lokal. Ia menyinggung potensi gangguan distribusi energi dan bahan pokok, termasuk LPG.

“Dampak global bisa merembet ke nasional hingga lokal. Yang harus kita mitigasi di antaranya kelangkaan LPG,” katanya.

Untuk itu, ia meminta kepala daerah memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok, terutama pasca-Idul Fitri, guna memastikan stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga di masyarakat.

“Proaktif dari seluruh kepala daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan aman dan distribusi berjalan lancar,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Khofifah juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sekaligus memohon maaf lahir dan batin.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK mencakup tiga aspek, yakni pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ia menyebutkan, opini atas laporan keuangan ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

“Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku,” jelasnya.

Yuan menambahkan, proses audit tidak dilakukan terhadap seluruh transaksi, melainkan menggunakan metode uji petik berbasis risiko.

“Dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, kami menerapkan audit berbasis risiko untuk menentukan sampel pemeriksaan,” pungkasnya. (*)

Surabaya, Wartatransparansi.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (30/3). Penyampaian ini menegaskan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sekaligus memperlihatkan capaian pembangunan yang dinilai solid di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam paparannya, Khofifah menyebut realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur tahun 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Angka tersebut meningkat dibanding capaian tahun 2024 sebesar 98,25 persen, sekaligus menjadi indikator konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pembangunan yang berjalan sinergis dan berkelanjutan,” ujarnya di hadapan anggota dewan.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun. Khofifah menegaskan bahwa kondisi tersebut mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Di sektor makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD yang berada di kisaran 4,80 hingga 5,20 persen. Kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap nasional mencapai 14,40 persen dan sebesar 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa, menegaskan posisi strategis provinsi ini sebagai motor penggerak ekonomi.

Tingkat inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,93 persen (y-on-y), masih berada dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas ini dinilai sebagai hasil kebijakan pengendalian harga yang efektif serta manajemen distribusi yang terjaga di tengah tekanan global.

Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar Rp147,7 triliun, menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Selain itu, sektor perdagangan mencatat peningkatan ekspor sebesar 16,61 persen, didorong oleh penguatan ekspor nonmigas dan optimalisasi misi dagang dalam dan luar negeri.

Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan 12 kali misi dagang dalam negeri dengan nilai transaksi mencapai Rp16,31 triliun. Adapun misi dagang ke luar negeri, khususnya ke Singapura, menghasilkan transaksi sebesar Rp4,163 triliun.

Dalam aspek kesejahteraan, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,30 persen, turun sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Dalam kurun lima tahun terakhir, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan terbesar secara nasional.

Selain itu, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur mencapai 4.716 desa, tertinggi secara nasional. Rasio gini juga menurun menjadi 0,359, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13, melampaui target yang ditetapkan.

Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejalan dengan penciptaan lapangan kerja.

Khofifah juga menyoroti capaian pelayanan publik yang memperoleh skor 4,75 dari skala 5, sebagai indikator peningkatan kualitas birokrasi yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam implementasi program strategis nasional, Jawa Timur berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan total 8.494 koperasi. Selain itu, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi di wilayah ini, menjadi yang terbanyak secara nasional.

Di akhir penyampaiannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada DPRD, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terbangun. Ia menegaskan bahwa capaian tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Surabaya, Wartatransparansi.com – Meski kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2029 masih beberapa tahun lagi, Partai Golkar Jawa Timur mulai menguatkan sinyal politik dengan mendorong kader internal sebagai calon potensial.

Ketua DPD Golkar Jatim, Ali Mufthi, menegaskan bahwa partainya memiliki banyak figur dengan elektabilitas tinggi. Kader-kader tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari anggota DPR RI, kalangan profesional, hingga pejabat eksekutif di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Ali saat kegiatan halalbihalal di Kantor DPD Golkar Jatim, Surabaya, Minggu (29/3/2026). Ia menekankan bahwa momentum tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan bagian dari strategi konsolidasi politik jangka panjang.

“Halalbihalal ini menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan tanggung jawab sebagai pimpinan partai di ყველა tingkatan,” ujarnya.

Ali menegaskan, kekuatan utama menuju kontestasi besar terletak pada soliditas struktur partai. Karena itu, Golkar Jatim tengah menuntaskan Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai fondasi penguatan organisasi hingga akar rumput.

Menurutnya, progres konsolidasi sudah berjalan signifikan. Sebagian daerah telah menyelesaikan Muscam dan Musdes, sementara lainnya mencapai 50 hingga 70 persen.

“Mesin partai sudah mulai bergerak. Ini menunjukkan kesiapan struktur menuju agenda politik ke depan,” jelasnya.

Seluruh DPD II kabupaten/kota ditargetkan menuntaskan proses tersebut paling lambat Juli 2026, sesuai arahan DPP. Target ini dinilai krusial sebagai pijakan awal menghadapi Pilgub Jatim 2029.

Di sisi lain, Ali memastikan bahwa penentuan calon tetap menunggu arahan Ketua Umum partai. Meski demikian, ia menegaskan kesiapan kader untuk mengikuti garis komando.

“Golkar kaya kader, baik dari internal maupun peluang eksternal. Namun semua tetap menunggu keputusan Ketua Umum,” tegasnya.

Ia juga memastikan kondisi internal partai dalam solid tanpa gejolak. Seluruh kader, kata dia, berada dalam satu komando untuk memperkuat posisi Golkar di Jawa Timur.

Dengan konsolidasi yang terus dikebut serta ketersediaan kader potensial, Golkar Jatim optimistis mampu memainkan peran strategis dalam Pilgub Jatim 2029.

“Kerja organisasi hari ini adalah investasi politik jangka panjang. Jika struktur kuat dan kader siap, peluang kemenangan terbuka lebar,” pungkasnya. (*)

Surabaya, Wartatransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan dampak bencana hidrometeorologi serta antisipasi potensi bencana pada musim kemarau 2026.

Rakor berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3/2026), dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Suharyanto. Turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono.

Dalam arahannya, Khofifah menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi mulai April 2026. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

“Beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Tuban sudah mulai memasuki fase awal kemarau. Karena itu, langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini,” ujarnya.

Khofifah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas produksi pertanian, khususnya padi, di tengah ancaman kekeringan. Ia menyebut Indeks Pertanaman (IP) Jawa Timur saat ini berada di angka 2,7, meski di beberapa daerah seperti Ngawi masih sekitar 2,5.

“Sebagai lumbung pangan nasional, kita berharap produksi padi dan beras Jawa Timur tetap menjadi andalan nasional,” tegasnya.

Untuk menjaga produktivitas, Pemprov Jatim akan mendorong penyediaan sumber air alternatif, seperti pembangunan sumur dalam guna mendukung irigasi saat musim kemarau.

Selain sektor pertanian, Khofifah juga menyampaikan optimisme terhadap sektor peternakan, khususnya daging sapi dan ayam petelur, yang dinilai tetap dalam kondisi baik.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan rakor ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering, seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Prediksi BMKG menunjukkan dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki musim kemarau. Saat ini memang masih ada banjir di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Aceh, tetapi di wilayah lain seperti Riau sudah terjadi kebakaran hutan hingga hampir 3.000 hektare,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebakaran hutan bahkan mulai terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak, seperti Natuna.

“Dengan luas wilayah Indonesia, kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Apa yang dilakukan hari ini bukan berlebihan, tetapi justru langkah preventif yang diperlukan,” tegasnya.

Sebelumnya, BNPB bersama Pemprov Jatim juga telah meninjau langsung lokasi bencana banjir di Pasuruan sebagai bagian dari rangkaian mitigasi bencana.

Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit, serta Kepala BMKG Jawa Timur.

Hadir pula sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, di antaranya Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Heru Suseno, Kepala Dinas Sosial Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Kehutanan Jumadi, Kepala Dinas PU SDA Baju Trihaksoro, serta Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto. (*)