Kategori: Mojokerto

MOJOKERTO, WartaTransparansi.com – Ratusan pekerja PT Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia) mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto di Jalan Empu Nala, Selasa (7/4/2026) sore. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas nonaktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan para pekerja.

Pantauan dilokasi sekitar 400 pekerja mengikuti aksi tersebut. Mereka menuntut agar kartu BPJS Kesehatan segera diaktifkan kembali, setelah diketahui status kepesertaan mereka nonaktif sejak Maret 2026.

Para pekerja mengaku terdampak langsung akibat kondisi tersebut. Sejumlah karyawan yang membutuhkan layanan kesehatan terpaksa harus membayar biaya pengobatan secara mandiri, karena tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS.

Aksi berlangsung dengan penyampaian aspirasi dan orasi, sebelum akhirnya perwakilan buruh melakukan audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto.

Koordinator lapangan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Eka Hernawati, menjelaskan bahwa nonaktifnya kepesertaan BPJS disebabkan keterlambatan pembayaran iuran oleh perusahaan pada bulan Maret.

Menurutnya, pihak pekerja meminta adanya solusi agar dampak yang dirasakan karyawan bisa segera teratasi. Dari hasil audiensi, diperoleh titik terang bahwa kepesertaan BPJS dapat diaktifkan kembali setelah perusahaan melakukan pembayaran iuran.
“Alhamdulillah, dari hasil audiensi ada solusi. Hari ini kepesertaan bisa diaktifkan kembali setelah perusahaan melakukan pembayaran iuran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan mereka siap membayar,”jelasnya.

Ia menambahkan, jumlah pekerja yang terdampak sebenarnya mencapai sekitar 2.000 orang. Keterlambatan pembayaran iuran disebut terjadi karena kendala keuangan perusahaan, serta proses pembayaran yang dilakukan di akhir batas waktu.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto, Titus Tri Hardianto, menjelaskan bahwa pihak manajemen PT Pakerin sebenarnya telah melakukan pembayaran iuran pada akhir Maret, namun dilakukan menjelang batas waktu sehingga berdampak pada sistem.
“Pembayaran dilakukan di akhir bulan, sehingga pada 1 April sistem membentuk tagihan baru secara kumulatif untuk dua bulan. Karena perusahaan saat itu hanya mampu membayar satu bulan, maka sebagian karyawan tidak dapat mengakses layanan,” jelasnya.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan telah memfasilitasi permohonan dari manajemen PT Pakerin ke kantor pusat agar pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.

Hasilnya, BPJS Kesehatan memberikan kebijakan dengan membuka virtual account pembayaran untuk satu bulan terlebih dahulu. Dengan pembayaran tersebut, kepesertaan BPJS para karyawan dapat kembali aktif secara otomatis.
“Setelah pembayaran dilakukan hari ini, maka seluruh karyawan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,”tegas Titus Tri Hardianto, kepada wawak media, Selasa (7/4/2026).

Diketahui, kewajiban iuran BPJS Kesehatan PT Pakerin setiap bulan mencapai sekitar Rp327 juta untuk 1.226 karyawan. BPJS Kesehatan berharap ke depan pembayaran iuran dapat dilakukan tepat waktu agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto, Dra. Dyan Anggrahini Sulistyowati, M.Si, menyampaikan menanggapi kesulitan pekerja PT Pakerin yang kepesertaan BPJS Kesehatannya belum aktif kendala keterlambatan manajemen perusahaan tempatnya bekerja, karyawan yang berdomisli di wilayah Kab. Mojokerto apabila mendesak untuk berobat, bisa menggunakan KTP saja dan berobat ke Puskesmas sesuai domisili KTPnya tanpa ada pungutan biaya sepersenpun.

Dijelaskan pihak Puskesmas tidak akan memrsulit warga Mojokerto yang ingin berobat. Jika ada kendala terkait kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif, warga masih bisa berobat secara gratis dengan menggunakan KTP saja untuk berobat ke Puskesmas sesuai domisili KTPnya.

“Jika pembayaran keanggotaan BPJS sudah aktif setelah manajemen Perusahaan menyelesaikannya, karyawan bisa berobat seperti semula melalui rumah sakit yang sudak kerja sama dengan perusahaan tersebut,”pungkas Kadinkes Kab. Mojokerto.(*)

MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Pimpinan wilayah Perum BULOG Jawa Timur turun langsung ke lapangan saat penyaluran bantuan pangan (beras dan minyak goreng) di Mojokerto. Langkah ini menunjukkan keseriusan BULOG agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan tepat sasaran.

Pantauan di lokasi penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng di Kabupaten Mojokerto diawali di Balai Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal. Sedangkan di wilayah kota Mojokerto didistribusikan di sejumlah kantor kelurahan.

Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, menyampaikan bahwa program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan gejolak harga bahan pokok.

Dijelaskan di wilayah Kota Mojokerto BULOG Jatim meninjau di sejumlah titik distribusi di beberapa kelurahan, untuk memastikan beras yang dibagikan dalam kondisi baik dan layak konsumsi, serta proses penyaluran berlangsung tertib dan lancar.

Selain itu, ia juga berdialog dengan petugas lapangan dan warga penerima untuk menyerap masukan serta memastikan pelayanan berjalan maksimal.
“Monitoring ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab kami agar bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”jelas Husin, saat dikonfirmasi Jum at (3/4/2026).

Menurut Husin, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di tiap wilayah guna menghindari penumpukan antrean serta menjaga kenyamanan warga. Sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, dan aparat setempat menjadi faktor penting dalam kelancaran kegiatan ini.
“Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan bantuan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan membantu masyarakat,”jelas Husin.

Ditambahkan bahwa bantuan tersebut tidak hanya untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama beras dan minyak goreng yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu untuk distribusi di wilayah Kab. Kabupaten Mojokerto, jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 156.513 orang. Data tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial RI.

Secara nasional, program ini menyasar lebih dari 33 juta penerima, dengan alokasi bantuan masing-masing 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
“Penyaluran kali ini diberikan sekaligus untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret. Jadi setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” jelas Husin.

Husin berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, serta tidak disalahgunakan.
“Kami mengimbau agar bantuan ini digunakan langsung oleh penerima dan tidak diperjualbelikan,” tegasnya.

Secara terpisah, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, yang hadir saat penyaluran bahan pangan tersebut menegaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya pasca Lebaran.
“Selain menjaga harga tetap stabil, bantuan ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat,” ungkap Gus Barra, di konfirmasi, Jum at, (3/4/2026).

Dijelaskan, penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yakni kategori desil 1 hingga desil 5, berdasarkan hasil pendataan berjenjang mulai dari tingkat desa hingga pusat.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data penerima bantuan.
“Jika ditemukan data ganda atau tidak tepat sasaran, silakan dilaporkan melalui pemerintah desa atau Dinas Sosial agar segera diperbaiki,” jelas Gus Barra.

Dengan dimulainya program ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga dan masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga,”pungkasnya. (*)

Mojokerto, WartaTransparansi.com –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melaksanakan pemusnahan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), di halaman belakang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Fauzi, menjelaskan kegiatan pemusnahan tersebut, terdiri berbagai jenis barang bukti. di antaranya narkotika jenis sabu seberat 60,713 gram, ganja 2.123,588 gram, serta pil Double L sebanyak 18.005 butir. Selain itu, turut dimusnahkan uang palsu dengan total nilai mencapai Rp 384.900.000, minuman keras sebanyak 939 botol, obat gosok 24 botol, serta 360 botol kemasan.

“Barang bukti lain yang turut dimusnahkan meliputi delapan akun virtual, 23 senjata tajam dan tumpul, 128 potong pakaian, serta tiga unit telepon genggam,” tegas Kepala Kejari Mojokerto.

Dijelaskan proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dibakar, diblender, dihancurkan, direndam dalam air, hingga ditimbun dengan tanah. Hal ini dilakukan agar seluruh barang bukti tidak dapat digunakan kembali.

Menurut Fauzi pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil perkara yang putusannya menyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Ini adalah bagian dari tugas kami dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim,”jelas Fauzi kepada awak media, Kamis (2/4/2026).

Ditambahkan kegiatan pemusnahan dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penyimpanan barang bukti.

“Selain menjalankan perintah pengadilan, pemusnahan rutin ini juga bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang disimpan,” tambahnya.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil penanganan perkara dalam periode November 2025 hingga Maret 2026.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata, Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto Rudi Kristiawan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Dian Anggraeni, serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto.(*)

MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melaksanakan pemusnahan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), di halaman belakang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Fauzi, menjelaskan kegiatan pemusnahan tersebut, terdiri berbagai jenis barang bukti. di antaranya narkotika jenis sabu seberat 60,713 gram, ganja 2.123,588 gram, serta pil Double L sebanyak 18.005 butir. Selain itu, turut dimusnahkan uang palsu dengan total nilai mencapai Rp 384.900.000, minuman keras sebanyak 939 botol, obat gosok 24 botol, serta 360 botol kemasan.

“Barang bukti lain yang turut dimusnahkan meliputi delapan akun virtual, 23 senjata tajam dan tumpul, 128 potong pakaian, serta tiga unit telepon genggam,” tegas Kepala Kejari Mojokerto.

Dijelaskan proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dibakar, diblender, dihancurkan, direndam dalam air, hingga ditimbun dengan tanah. Hal ini dilakukan agar seluruh barang bukti tidak dapat digunakan kembali.

Menurut Fauzi pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil perkara yang putusannya menyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Ini adalah bagian dari tugas kami dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim,”jelas Fauzi kepada awak media, Kamis (2/4/2026).

Ditambahkan kegiatan pemusnahan dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penyimpanan barang bukti.

“Selain menjalankan perintah pengadilan, pemusnahan rutin ini juga bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang disimpan,” tambahnya.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil penanganan perkara dalam periode November 2025 hingga Maret 2026.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata, Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto Rudi Kristiawan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Dian Anggraeni, serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto. (*)

Mojokerto, WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus memprioritaskan program unggulan yang berbasis pada masyarakat dan efisiensi anggaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Langkah ini sebagai upaya menyusun arah pembangunan yang partisipatif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus merupakan wujud keterbukaan demokrasi serta sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si., menyampaikan Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini sebagai upaya menyusun arah pembangunan yang partisipatif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan wujud keterbukaan demokrasi sekaligus sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Melalui Musrenbang, kita menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan pemerintah daerah, provinsi, hingga nasional,”jelas Bambang Eko W.

Menurut Kepala Bappeda, penyusunan RKPD 2027 telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Musrenbang desa pada Januari 2026, evaluasi perencanaan, Musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah. Puncaknya, Musrenbang tingkat kabupaten digelar saat ini di pendopo Graha Maja Tama.

Dijelaskan RKPD sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaan selama satu tahun.

Adapun tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 di antaranya mempertajam indikator kinerja, menyelaraskan prioritas pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta melakukan verifikasi usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD.

Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa proyeksi belanja daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 mencapai Rp 2,61 triliun. Sementara total kebutuhan anggaran pembangunan mencapai Rp 4,07 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 1,45 triliun.

Rincian usulan pembangunan meliputi 496 usulan desa dengan anggaran Rp 388 miliar, 92 usulan lembaga sebesar Rp 57 miliar, 504 pokok pikiran DPRD senilai Rp183 miliar, serta usulan perangkat daerah yang mencakup 92 program, 532 kegiatan, dan 1.488 sub kegiatan dengan total anggaran Rp3,44 triliun.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan mengedepankan efisiensi anggaran, memprioritaskan belanja wajib dan program unggulan, serta memperkuat pendekatan money follow program prioritas. Selain itu, skema pembiayaan alternatif melalui creative financing juga akan didorong.

Secara terpisah Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barra yang hadir pada kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen pembangunan yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan gagasan dan masukan demi penyempurnaan rencana pembangunan daerah ke depan,” tegas Gus Barra, panggilan akrab Bupati Mojokerto.

Gus Barra menekankan pentingnya inovasi di tengah keterbatasan anggaran, terutama dengan memanfaatkan potensi di luar APBD seperti CSR (Corporate Social Responsibility).

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Kita harus kreatif dan inovatif, termasuk memaksimalkan CSR untuk membantu masyarakat, seperti penanganan rumah tidak layak huni,” tegasnya.

Gus Barra juga menyampaikan sejumlah isu strategis pembangunan tahun 2027, di antaranya peningkatan akses pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu, penguatan ekonomi daerah, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik. Selain itu juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga APBD Tahun Anggaran 2027.

“Melalui forum ini, kita berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto,” pungkas Bupati Mojokerto.

Kegiatan tersebut selain dihadiri Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum., juga dihadiri jajaran DPRD, kepala perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.(*)

Mojokerto, WartaTransparansi.com – Polres Mojokerto Kota mulai melanjutkan  KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) setelah  Operasi Ketupat telah usai. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga pasca puncak arus balik Lebaran di wilayah Mojokerto Kota, Sabtu (28/3/2026) sore.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasihumas IPDA Jinarwan, S.H. menegaskan bahwa personel di lapangan tetap disiagakan untuk memantau titik-titik rawan dan pusat keramaian.

Transisi dari Operasi Ketupat ke KRYD ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 29 Maret 2026. Sasaran utamanya ialah menjaga kelancaran mobilitas warga dan mencegah potensi tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat.

Kasihumas Menambahkan bahwa keberhasilan pengamanan selama masa Lebaran tahun ini merupakan hasil sinergi yang baik antara kepolisian dan partisipasi aktif masyarakat.

“Situasi kamtibmas yang aman dan kondusif ini merupakan upaya dari semua sektor sehingga masyarakat dapat merayakan idul fitri 1447 H dengan nyaman,” ujarnya dalam keterangan resmi.”kata  IPDA Jinarwan.

Dijelaskan selama masa KRYD berlangsung, patroli dialogis dan pengawasan di pusat keramaian, jalur strategis, serta fasilitas transportasi akan tetap dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi dan sosial berjalan lancar, Polri menegaskan kehadirannya tetap dirasakan melalui pelayanan yang humanis namun tegas.

Polres Mojokerto Kota mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan segera melaporkan hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 sebagai sarana pelaporan cepat dapat diakses secara gratis selama 24 jam, Sinergi antara polisi dan warga diharapkan menjadi kunci terciptanya lingkungan aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. (*)

Mojokerto, WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.

Kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memetakan potensi dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terhadap stabilitas ekonomi nasional hingga daerah, sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang konkret dan terukur

Dalam kajian yang disusun Bappeda, konflik global yang dipicu serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 berpotensi mengganggu jalur strategis Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.

Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi, ketidakpastian geopolitik, hingga tekanan terhadap perekonomian global yang berdampak langsung pada Indonesia, seperti meningkatnya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menurunnya investasi dan aktivitas ekspor.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan, pemerintah daerah harus sigap dan adaptif menghadapi situasi global yang tidak menentu. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, khususnya bahan kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Dinamika global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif secara bersama,” tegas Barra, panggilan akrap Bupati, dikonfirmasi  Sabtu (28/3/2026).

Bupati juga mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan yang tepat sasaran, termasuk optimalisasi bantuan langsung tunai berbasis data akurat. Selain itu, efisiensi dan penataan ulang APBD menjadi langkah penting dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan yang kurang produktif.

Dijelaskan dari sisi sektoral, dampak konflik global diperkirakan akan menekan industri pengolahan dan UMKM akibat kenaikan biaya energi dan bahan baku. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan risiko pengangguran, serta memperbesar angka kemiskinan.

Di tingkat daerah, tekanan juga diprediksi terjadi pada belanja pemerintah, penurunan transfer ke daerah, serta pergeseran prioritas kebijakan menuju stabilisasi harga dan bantuan sosial.

Menurut Gus Barra Pemkab Mojokerto juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui monitoring harga secara berkala dan penguatan rantai pasok, serta menjaga ketahanan energi dengan mendorong efisiensi di seluruh sektor.

Bupati Mojokerto mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi dan bekerja secara cepat, tepat, dan terukur. Selain itu, kewaspadaan fiskal menjadi kunci agar kebijakan daerah tetap responsif dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat kita jaga di tengah tantangan global,”pungkasnya.(*)

Mojokerto, Wartatransparansi.com  – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, bersama Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi memimpin aksi kerja bakti tanggul sungai di wilayah Kelurahan Mentikan, Jumat (27/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi program “Indonesia ASRI” dan “RT Berseri” guna menjaga kebersihan lingkungan sekaligus melakukan mitigasi bencana di kawasan aliran sungai.

Di lokasi Ning Ita sapaan akrab wali kota mengidentifikasi sedikitnya lima titik kritis di sepanjang tanggul Sungai Brangkal yang mengalami abrasi dengan kategori sedang hingga parah. Kondisi ini dinilai mengancam keselamatan ribuan warga yang tinggal di kawasan padat penduduk sepanjang sempadan sungai.

“Terdapat lima titik yang kondisinya sangat mengkhawatirkan karena abrasi. Mengingat cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan di hulu, risiko tanggul rembes atau jebol sangat besar. Dampaknya akan luar biasa bagi pemukiman penduduk di balik tanggul,” jelas Ning Ita.

Dijelaskan bahwa tujuh sungai besar yang melintasi Kota Mojokerto merupakan aset di bawah naungan kementerian. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) tidak memiliki otoritas untuk melakukan revitalisasi secara mandiri.

Sebagai langkah strategis, Pemkot Mojokerto akan segera bersurat kembali kepada pihak Jasa Tirta selaku pengguna aset untuk mendesak percepatan revitalisasi.

“Surat tersebut juga akan kami tembuskan kepada Kementerian SDA dan Mensesneg agar mendapatkan atensi khusus dari Pemerintah Pusat sebelum terjadi kerusakan yang lebih fatal,” tambahnya.

Dengan dilakukannya kerja bakti di setiap hari jumat ini, diharapkan menjadi pemantik kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kota Mojokerto.(*)

Mojokerto, Wartatransparansi.com – Di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi energi melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), PemKot Mojokerto menghadirkan inovasi lokal untuk mendukung penghematan BBM.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menginstruksikan seluruh ASN kembali membudayakan gowes sekaligus kerja bakti setiap hari Jumat, sebagai bagian dari penguatan program Indonesia Asri yang digagas Presiden Prabowo.

“Kalau saya nawaitunya, outcome WFH ASN ini kan untuk penghematan BBM sampai dengan 20 persen, nah saya justru punya inovasi setiap hari Jumat seluruh ASN Pemkot Mojokerto tidak usah pakai kendaraan bermotor, tapi gowes semuanya,” pinta Ning Ita, sapaan akrab wali kota, dikonfirmasi usai gowes, Kamis (26-3-2026).

Menurut Ning Ita, semangat efisiensi yang menjadi tujuan kebijakan WFH tidak hanya berhenti pada pengurangan hari kerja di kantor, tetapi juga bisa dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor secara langsung melalui gerakan gowes bersama.

Ia menegaskan, gerakan tersebut juga mendukung program “Indonesia Asri” yang mendorong seluruh instansi pemerintah hingga masyarakat terlibat aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Saat saya menjabat di periode pertama waktu itu, tiap hari Jumat turun ke masyarakat dengan gowes, dan ini akan kita aktifkan kembali, sekaligus diintegrasikan dengan kerja bakti bersama masyarakat,” ungkapnya.

Masih kata Ning Ita, dalam pelaksanaannya, ASN diperbolehkan mengenakan pakaian yang lebih fleksibel agar mendukung aktivitas fisik di lapangan.

Gerakan gowes dan kerja bakti ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Mojokerto, serta mendorong penghematan energi dan pengurangan emisi secara berkelanjutan. (*)

MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan kesiapsiagaan pos pengamanan (Pospam) dan pos pelayanan arus balik Idul Fitri 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kelancaran dan keamanan arus balik Lebaran, sekaligus mengevaluasi kesiapan petugas yang sebelumnya juga menangani arus mudik.

“Kami bersama Forkopimda memantau pos pengamanan dan pelayanan untuk memastikan kesiapsiagaan arus balik,” ujar Bupati Mojokerto, Gus Barra, Selasa (24/3/2026) sore.

Gus Barra menjelaskan, terdapat tiga titik pos yang menjadi fokus peninjauan, yakni Pos Pengamanan Jalan Gajah Mada di Kecamatan Jetis, Pos Pengamanan Kenanten di Kecamatan Puri, serta Pos Palang Pintu Kereta Api Damarsi di Kecamatan Mojoanyar.

“Ada tiga pos yang kami kunjungi, yaitu Pos Gajah Mada di Jetis, Pos Kenanten di Puri, dan Pos Damarsi di Mojoanyar,” jelasnya.

Ia juga berharap seluruh petugas dan relawan yang terdiri dari tenaga kesehatan, TNI, dan Polri dapat tetap siaga serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya para pemudik.

“Kami berharap seluruh petugas di masing-masing pos dapat memberikan layanan terbaik, baik untuk arus mudik maupun arus balik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra bersama jajaran pimpinan daerah dan perwakilan Forkopimda juga menyerahkan bantuan logistik guna menunjang tugas para petugas di lapangan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. (*)