Kategori: Advertorial

Jember, WartaTransparansi.com – Tekan angka kematian ibu dan bayi di Jember Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Selasa(7/4/2026).

Menurut Bupati Fawait saat ini angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di wilayah Kecamatan Mumbulsari,
Pernyataan itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait, saat melaksanakan kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Mumbulsari

Dalam giat Bunga Desaku di wilayah Kecamatan Mumbulsari tersebut di ketahui Bupati Muhammad Fawaid, didampingi Ketua PKK Kabupaten Jember, Direktur Utama RSD Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Pj Sekda, Camat Mumbulsari, DPRD Jember serta jajaran terkait

Dalam giat tersebut Bupati Fawait fokus terhadap pembahasan serta penanganan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, baik dari sisi sikap tenaga kesehatan maupun kualitas fasilitas yang tersedia.

Angka kematian ibu dan bayi menjadi perhatian serius pemerintah daerah,hal
ini mendorong perlunya perbaikan layanan, termasuk percepatan rujukan pasien berisiko tinggi ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah yang telah siap memberikan penanganan optimal tanpa prosedur berbelit.

Catatan beberapa langkah konkret yang ditekankan meliputi:

• Meningkatkan keramahan dan kualitas interaksi tenaga kesehatan dengan pasien.
• Memprioritaskan perbaikan ruang perawatan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
• Fasilitas pasien harus lebih baik dibandingkan ruang administratif atau ruang pimpinan.
• Mengoptimalkan potensi pendapatan Puskesmas untuk dialokasikan kembali pada peningkatan fasilitas dan layanan.
• Selain itu, pemerintah juga meminta agar setiap kasus dengan indikasi risiko tinggi, segera dirujuk ke rumah sakit, untuk penanganan lebih lanjut, guna menekan angka kematian secara signifikan.

“Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas dapat meningkat secara menyeluruh, sekaligus memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jember,” ujar Gus Bupati.

Sekedar informasi kaitan dengan pencegahan kematian ibu dan bayi pemerintah pusat sudah memberikan MBG bagi ibu hamil lewat posyandu,

Tak hanya itu kaitan dengan pencegahan angka kematian ibu dan bayi Pemerintah Kabupaten Jember juga memberikan penanganan kelahiran gratis lewat program UHC.(*)

Jember, Wartatransparansi.com – Atasi banjir di wilayah Kecamatan Mumbulsari Bupati Jember Muhammad Fawaid gerak cepat dengan menurunkan alat berat di lokasi banjir ,Senin(6/4/2026).

Hal tersebut di lakukan Gus Fawait di sela-sela acara Bunga Desaku di Kecamatan/ Desa Mumbulsari

Dalam kesempatan tersebut Gus Fawait melakukan langkah darurat,tak hanya itu langsung koordinasi dengan jajaran terkait kaitan dengan normalisasi sungai di wilayah terdampak.

Dari pantauan media ini Lokasi banjir berada di jalan Budi Utomo, Pasar Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari

Hadir pula dalam memgatasi banjir tersebut bersama Bupati Gus Fawait diantarnya Ketua DPRD Kabupaten Jember dan ajaran OPD di Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam langkah penanganan banjir tersebut penyebab banjir adalah ditemukan sedimentasi dan tumpukan sampah di kawasan Mumbulsari

Dinjetahui pula untuk penaganan banjir Pemkab Jember menyiagakan alat berat untuk penanganan darurat meski sebagian kewenangan berada dibawah PemprovJatim.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi lintas pemerintah untuk pengerukan sungai secara menyeluruh,ujar Bupati Fawait.

Selanjutnya Pemerintah merencanakan pemetaan titik pendangkalan sungai di seluruh wilayah Jember pada 2026,tegas Bupati.

Dari data dan informasi yang di himpun media ini melalui camat dan kades serta PUBMSDA kaitan dengan penaganan banjir Pemkab Jember akan melakukan normalisasi di beberapa titik rawan banjir .(ADV)

Jember, Wartatransparansi com -Ditengah tengah efisiensi oleh pemerintah pusat, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) . Menurutnya, efisiensi tidak berarti menghapus program yang menyentuh langsung masyarakat, melainkan mengoptimalkan pelaksanaannya, terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu disampaikan Bupati Fawait saat pelaksanaan Bunga Desaku di Kecamatan Mumbulsari, Senin (6/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut Bupati Fawait di dampingi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan pola baru dengan berangkat secara kolektif menggunakan kendaraan bersama, bukan lagi kendaraan dinas masing-masing.

“Instruksi presiden terkait efisiensi BBM kami patuhi sepenuhnya. Tapi efisiensi itu bukan berarti program kerakyatan dihapus. Justru kita minimalkan penggunaan BBM, salah satunya dengan berangkat bersama,” ujar Fawait.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian teknis tanpa mengurangi substansi program. Bahkan, menurutnya, sejak awal pemerintah daerah telah menggunakan kendaraan operasional yang relatif hemat bahan bakar, namun kini diperkuat dengan pola perjalanan bersama.

“Sejak awal kami sudah pakai mobil yang irit, tapi sekarang kita pertegas lagi, tidak ada lagi berangkat sendiri-sendiri. Semua rombongan,” katanya.

Dalam pelaksanaan di Mumbulsari, konsep Bunga Desaku juga dikembangkan melalui format “live marathon” terkoneksi di mediasi sosial agar masyarakat bisa melihat langsung proses pelayanan publik yang biasanya hanya tersedia di pusat kota. Sejumlah layanan dihadirkan langsung di lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC), hingga pasar murah dan penyaluran bantuan sosial.

Fawait menekankan bahwa esensi Bunga Desaku adalah menghadirkan negara lebih dekat ke masyarakat desa. Ia menilai warga desa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan publik yang layak sebagaimana masyarakat di perkotaan.

“Bunga Desaku itu memindahkan pelayanan publik dari kota ke desa. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kota, tapi layanan yang datang ke mereka,” ujarnya.

Selain sebagai sarana pelayanan, program tersebut juga difungsikan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara lebih luas, tidak terbatas pada perwakilan tertentu. Menurut Fawait, semakin banyak aspirasi yang diterima, semakin baik bagi perumusan kebijakan daerah.

“Ini bukan hanya serap aspirasi dari perwakilan, tapi seluas-luasnya masyarakat. Semakin banyak yang menyampaikan, semakin bagus,” katanya.

Ia menambahkan, Bunga Desaku juga menjadi media sosialisasi berbagai program pemerintah daerah, termasuk UHC dan program kesejahteraan lainnya, agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan tersebut turut diarahkan untuk membantu pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan melalui penyelenggaraan pasar murah serta pembagian bantuan sembako kepada warga.

“Rakyat juga harus diperlakukan dengan baik. Kita siapkan tenda yang layak, konsumsi, dan bantuan. Jangan hanya elit saja yang mendapat fasilitas bagus,” tegasnya.

Lebih jauh, Fawait melihat program ini sebagai upaya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat aktivitas baru di tingkat kecamatan dan desa, sehingga tidak terpusat di kawasan perkotaan.

“Tujuan akhirnya adalah pemerataan. Supaya pertumbuhan ekonomi tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke desa-desa,” ujarnya.

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, Fawait memastikan program Bunga Desaku tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi justru harus diiringi dengan inovasi, bukan pengurangan layanan kepada masyarakat.

Di ketahui program Bunga Desaku adalah program dimana bupati bisa mendengarkan langsung keluhan warganya sehingga tidak terjadi sumbatan komunikasi,dan pada ujungnya adalah pelayan lebih maksimal kepada masyarakat. (adv/sug)

Jember (wartatransparansi.com) – Menuurut keterangan Kadis DPMPTSP Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai Rp 2,57 triliun (naik 70,2%).

Dari informasi yang di sampaikan Kadis DPMPTSP ada 8 faktor utama yang menjadi pendorong lonjakan ini,demikian kajian dan ulasan faktor pendukung lonjakan infeksi di Kabupaten Jember di antarannya .

1.Kenaikan realisasi nilai investasi 2025 didorong oleh akselerasi program rumpun investasi yang diinisiasi Bupati Fawait bersama OPD yang membidangi Penanaman Modal dan peningkatan desiminasi informasi LKPM-publikasi penanaman modal, dan kegiatan teknis kolaboratif dari rencana aksi rumpun investasi 2025.

2. Dari total tersebut, berapa porsi PMDN dan PMA, serta sektor apa yang paling dominan?
PMDN 410 Pelaku Usaha, PMA 47 Pelaku Usaha, Sektor yang mendominasi berdasarkan nilai investasi 2025 adalah pertama, Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (real estate), kedua, Sektor Industri Makanan (Makanan, Minuman, dan Pengolahan tembakau), dan ketiga, Sektor Industri Kimia Dan farmasi (Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia, dan Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional)

3. Dengan 457 unit/pelaku usaha dan hampir 10 ribu tenaga kerja, bagaimana kualitas investasinya dari sisi kesejahteraan pekerja? 457 jumlah pelaku usaha baik PMA dan PMDN Kualitas investasi terhadap sisi ketenagakerjaan belum bisa diukur secara langsung oleh Dinas PMPTSP Jember (dikarenakan dampak secara langsung dapat disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja), namun Dinas PMPTSP Jember melalui berbagai kegiatan rutin tupoksinya terus mengingatkan kepada pelaku usaha baik PMA/PMDN bahwa Bupati Jember telah mengeluarkan Kebijakan terkait UHC, maka pelaku usaha telah diminta untuk memfasilitasi para pekerjanya dengan memberikan layanan kesehatan dan layanan kesehatan tenaga kerja.

4. Apakah investasi sudah merata atau masih terpusat di sektor tertentu seperti properti dan kawasan industri?
Saat ini, investasi di kabupaten Jember belum merata dan masih terpusat pada real estate. Berdasarkan data investasi 2025, PMDN baik UMK maupun Non-UMK masih mendominasi Provinsi Jatim termasuk Kabupaten Jember.

5. Bagaimana strategi agar investasi ini berdampak langsung ke masyarakat, terutama di tengah inflasi yang masih tinggi?

• Penguatan kolaborasi pelaku usaha skala Non-UMK dengan skala UMKM perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat tetap eksis ditingkat lokal maupun nasional.
• Akselerasi program MBG dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam memenuhi bahan baku baik beras, telur, ayam, sayur dll yang difasilitasi oleh OPD teknis (perdagangan, koperasi)
• Program pengembangan Agrowisata Edukasi seperti Puncak Rembangan, Puslit Kopi, Wisata Pantai Integrasi Watuulo-Papuma dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pusat ekonomi lokal baru;
• Pelaksanaan Event Nasional-Internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi UMKM dan masyarakat.

6. Sejauh mana kemudahan perizinan berkontribusi terhadap peningkatan investasi di Jember?
Saat ini, kemudahan perizinan berusaha di kabupaten jember terus berkontribusi pada peningkatan investasi daerah untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten Jember melalui berbagai program kolaboratif rumpun investasi seperti layanan pendampingan langsung kolaboratif lintas OPD kepada pelaku usaha, penguatan tranformasi Jember layanan digital perizinan terpadu (JELITA), dan inovasi layanan terpadu masyarakat (dukcapil, sosial, PTSP) di tiga lokasi.

7. Apa target investasi 2026, apakah optimistis tren kenaikan bisa dipertahankan?
Target investasi 2026, tidak hanya ditujukan pada kuantitas nilai investasi tapi juga jumlah pelaku usaha yang aktif, selain itu perlu ditopang dengan meningkatkan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, mendorong kualitas penyampaian data LKPM pelaku usaha sebagai cermin kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku, Akselerasi pemenuhan regulasi dasar investasi/instrumen utama. (*)

Jember, WartaTransparansi.com – Kepemimpinan Muhammad Fawait di Kabupaten Jember menunjukkan hasil nyata. Pada tahun 2026, Jember mencatat pencapaian signifikan di sektor kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga level terendah dalam sepuluh tahun terakhir, yakni 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa.

Capaian ini semakin mengesankan karena angka kemiskinan Jember berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,50 persen. Bupati Fawait menegaskan, keberhasilan tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari strategi intervensi yang tepat sasaran.

“Alhamdulillah, ikhtiar kita bersama membuahkan hasil nyata. Fokus kami jelas, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita melalui 43 program lintas sektor yang menyasar hampir dua juta warga,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Tidak hanya dari sisi ekonomi, kualitas hidup masyarakat Jember juga mengalami peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember tahun 2025 mencapai 71,57, naik 3,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 69,20.

Menurut Fawait, peningkatan ini didorong oleh membaiknya standar hidup layak, di mana daya beli masyarakat naik sebesar 4,18 persen. Hal tersebut didukung oleh penguatan sektor UMKM serta perluasan lapangan kerja.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kualitas manusianya. Dimensi pengetahuan turut kami tingkatkan melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tumbuh dari 0,31 persen menjadi 1,53 persen,” tambahnya.

Di sektor kesehatan, Jember juga mencatat kemajuan pesat. Prevalensi stunting turun signifikan dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen di 2025. Selain itu, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir mencapai universal coverage, yakni 99,46 persen.

“Kesehatan adalah fondasi utama. Dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) serta capaian UHC yang hampir 100 persen, kami ingin memastikan tidak ada warga yang takut berobat karena kendala biaya,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk terus memprioritaskan wilayah dengan capaian IPM rendah melalui program rehabilitasi sarana pendidikan serta bantuan sosial yang tepat sasaran, guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jember. (*)

Jember, WartaTransparansi.com — Bupati Gus Fawait melaporkan pencairan ribuan beasiswa mahasiswa serta insentif bagi guru ngaji, RT/RW, dan kader posyandu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 pada rapat paripurna DPRD Jember, Jumat (3/4/2026).

Dalam pemaparannya, Fawait menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program prioritas, salah satunya “20 Ribu Beasiswa Cinta Bergema”.

Sepanjang 2025, sebanyak 7.037 mahasiswa telah menerima beasiswa dengan skema yang dibagi ke beberapa kategori.

Rinciannya, 1.579 mahasiswa melalui jalur khusus, 2.532 mahasiswa dari keluarga kurang mampu (afirmasi ekonomi), serta 1.067 mahasiswa dari kalangan santri dan penghafal Al-Qur’an. Sisanya berasal dari kategori prestasi, guru, dan perangkat desa.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Jember juga menyalurkan insentif bagi tenaga sosial. Sebanyak Rp31,92 miliar telah dialokasikan untuk 21.399 guru ngaji. Hingga awal 2026, realisasi mencapai Rp31,04 miliar untuk 20.699 penerima.

Sementara itu, insentif bagi ketua RT dan RW mencapai Rp67,12 miliar. Adapun kader posyandu yang berjumlah 14.475 orang menerima honorarium dengan total anggaran Rp52,21 miliar.

Dalam upaya menekan kemiskinan, pemerintah daerah juga menjalankan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 201 keluarga. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan kepada 28.510 warga miskin dan rentan.

Perhatian turut diberikan kepada buruh tani tembakau, pekerja pabrik rokok, penyandang disabilitas, serta anak yatim piatu dengan total penerima mencapai 10.980 jiwa.

Fawait menyebut capaian tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Jember. (*)