Surabaya, Wartatransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan bergerak cepat melakukan mitigasi kekeringan serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam rakor yang dihadiri bupati/wali kota, Forkopimda, BPBD, Perhutani, serta instansi terkait, Khofifah menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini berbasis data dan terkoordinasi. Ia meminta setiap daerah segera menyusun rencana aksi dengan memetakan wilayah rawan tanpa menunggu bencana terjadi. “Sebentar lagi musim kemarau. Potensi bencana harus kita antisipasi bersama mulai sekarang,” ujarnya.
Berdasarkan data, sepanjang triwulan pertama 2026 telah terjadi 121 kejadian bencana di Jawa Timur, didominasi angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir 27 kejadian. Kondisi ini menunjukkan tingginya dinamika bencana, terutama pada masa pancaroba akibat perubahan iklim.
Sementara itu, rilis BMKG memprediksi musim kemarau mulai terjadi pada Mei di sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur, dengan puncak pada Agustus yang mencakup 70,9 persen wilayah. Durasi kemarau diperkirakan mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim, meningkatkan risiko kekeringan secara signifikan.
Khofifah mengingatkan bahwa kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga berpotensi memicu karhutla. Kondisi vegetasi kering membuat lahan mudah terbakar dan memperparah kerusakan lingkungan.
Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Pada puncak kemarau, sekitar 76,7 persen atau 921 ribu hektare lahan sawah berpotensi terdampak, terutama sawah tadah hujan. Padahal, Jawa Timur menargetkan luas tambah tanam padi lebih dari 2,42 juta hektare pada 2026.
Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu, meliputi penguatan sistem peringatan dini, respons cepat darat dan udara, serta rehabilitasi pascabencana. Mitigasi kekeringan difokuskan pada pengelolaan sumber daya air melalui waduk dan embung, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, hingga pompanisasi pertanian.
Gubernur juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan air secara bijak. “Kolaborasi semua pihak sangat penting agar Jawa Timur tetap aman dan produktif menghadapi kemarau,” tegasnya.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang dinilai mampu menjadi contoh nasional dalam penanganan bencana berbasis mitigasi dan perencanaan terintegrasi. (*)